ASPEK.ID, JAKARTA – Komisi IX DPR RI mengusulkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah yang berlangsung pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026. Usulan itu muncul setelah adanya temuan dugaan pemborosan anggaran lebih dari Rp 1 triliun per bulan dalam program tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai masa libur sekolah dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
“Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” kata Charles saat dihubungi, Sabtu (13/6).
Politikus PDIP itu menyebut temuan dugaan pemborosan anggaran tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, evaluasi penting dilakukan mengingat pemerintah saat ini juga menghadapi tekanan fiskal serta kebutuhan pendanaan di berbagai sektor.
Charles mengatakan evaluasi tersebut perlu dilakukan agar pemerintah memperoleh gambaran objektif terkait pelaksanaan program MBG selama ini.
“Selama masa evaluasi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya,” ujarnya.
Ia juga meminta dapur-dapur penyedia MBG yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali menyebabkan kasus keracunan makanan untuk ditutup permanen.
Menurut Charles, aspek keselamatan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan bahwa hingga kini sudah lebih dari 40 ribu anak dilaporkan menjadi korban keracunan yang terkait dengan program MBG.
Karena itu, ia menilai keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap.
“Yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel,” katanya. []
