Tidore – Kebijakan efisiensi anggaran mulai memunculkan dampak serius di daerah. Ribuan aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, terlibat kericuhan saat apel akbar pada Senin (6/7/2026).
Kericuhan dipicu setelah Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, mengumumkan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit lebih dari Rp50 miliar. Untuk menekan beban anggaran, pemerintah memutuskan memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN serta pendapatan PPPK dan PPPK paruh waktu sebesar 30 persen.
Dilansir dari INews.id, situasi semakin memanas ketika dalam arahannya wali kota menyampaikan kemungkinan merumahkan sebagian pegawai jika kondisi fiskal tidak kunjung membaik. Pernyataan itu langsung ditolak peserta apel dan memicu aksi saling dorong hingga berujung perusakan sejumlah fasilitas. Bahkan sempat terjadi aksi pembakaran di halaman Kantor Wali Kota Tidore.
Usai berdialog dengan perwakilan pegawai, Pemerintah Kota Tidore memastikan tidak akan merumahkan PPPK maupun PPPK paruh waktu. Namun, kebijakan pemotongan pendapatan sebesar 30 persen tetap diberlakukan sementara sampai kondisi keuangan daerah kembali stabil.
Muhammad Sinen menyatakan siap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Ia bahkan menegaskan bersedia mengundurkan diri apabila pada akhirnya pemerintah terpaksa merumahkan PPPK dan PPPK paruh waktu. Menurutnya, mempertahankan jabatan tidak sebanding dengan mengorbankan lebih dari dua ribu pegawai yang menggantungkan penghidupan dari pekerjaan tersebut.
Peristiwa di Tidore menjadi salah satu gambaran bagaimana kebijakan efisiensi anggaran mulai dirasakan langsung di tingkat pemerintah daerah. Ketika ruang fiskal semakin sempit dan defisit membesar, sejumlah daerah menghadapi dilema antara menjaga kesehatan anggaran atau mempertahankan kesejahteraan aparatur serta kualitas pelayanan publik.
