BUMN Erick Thohir mengingatkan jajarannya tidak ada kartel . Erick melarang perusahaan BUMN saling memasok produk ke BUMN lainnya.
“Tidak boleh ada lagi satu BUMN dan satu sama lain menjadi kartel saling trading (berdagang), saling pasok satu sama lain, apakah seragam, air minum, tidak boleh lagi,” ungkapnya pada konferensi pers penandatanganan MoU dengan Kemenkop UKM dan Kementerian Perindustrian di Gedung Smesco Jakarta, Jumat (3/9/2021).
Erick menyebut Kementerian BUMN sejak setahun terakhir mulai menggandeng kerja sama dengan industri kecil dan menengah (IKM). Salah satunya lewat Pasar Digital (PaDi) UMKM atau marketplace tempat pelaku UMKM dapat memasarkan produknya kepada pembeli bisnis BUMN dan ritel masyarakat.
Erick menuturkan, hingga Agustus 2021, PaDi UMKM telah menciptakan transaksi di atas Rp10 triliun. Ia menargetkan nilai transaksi dapat dinaikkan 10 kali lipatnya.
“Di PaDi UMKM sudah 130 ribu transaksi dengan 9.600 UMKM dengan nilai transaksi Rp10,3 triliun sampai Agustus kemarin,” katanya.
Mulai membuka diri dengan UMKM, Erick menitipkan kepada Menteri UMKM Teten Masduki untuk terus menjaga standardisasi dan kurasi UMKM yang dapat bekerja sama dengan BUMN. Erick menginginkan benar-benar hanya UMKM yang memproduksi barang buatan Indonesia saja yang mendapat fasilitas.
“Ini kurasi dan standarisasi harus benar-benar sesuai karena penting sekali keberpihakan TKDN BUMN memastikan tidak menurunkan standar sehingga BUMN bersaing di market atau pasar global,” pungkasnya.
