ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa belanja negara masih menunjukkan kinerja yang on track dan berperan dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian.
Pengeluaran Pemerintah per akhir Oktober 2019 dikatakannya telah mencapai Rp1.797,97 triliun (73,1 persen dari pagu APBN), meningkat 4,5 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018.
“Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.121,10 triliun (68,6 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp676,87 triliun (81,9 persen dari pagu APBN),” kata kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11).
Kemudian, realisasi belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, diakibatkan oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp91,75 triliun (94,5 persen dari pagu APBN) atau meningkat sebesar 32,7 persen (yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Dalam hal ini, APBN menjaga daya beli masyarakat miskin yang masih rentan dalam mencukupi kebutuhan hidup melalui peningkatan belanja sosial tersebut. Di sisi lain, realisasi TKDD tumbuh sebesar 4,71 persen (yoy) atau mencapai Rp676,87 triliun atau 81,87 persen dari pagu APBN 2019.
Sementara itu, realisasi belanja subsidi yang meliputi subsidi energi dan subsidi nonenergi sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp146,19 triliun atau 65,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.
Menkeu juga menyampaikan, di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan dan berdampak pada penerimaan perpajakan, APBN berfungsi sebagai countercyclical yang memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi.
Untuk menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas APBN, Pemerintah mengantisipasi pelebaran defisit yang diperkirakan mencapai 2 hingga 2,2 persen terhadap PDB, salah satunya dengan menerbitkan obligasi dalam valuta asing di bulan Oktober lalu. Dengan adanya antisipasi pelebaran defisit tersebut, Pemerintah secara hati-hati melakukan pengelolaan pembiayaan.
“Hingga akhir Oktober 2019, realisasi pembiayaan masih on track di mana posisi utang pemerintah terjaga aman di bawah 30 persen per PDB, yakni sebesar 29,87 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah mengelola pembiayaan yang ditujukan untuk hal-hal yang produktif dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi tekanan global,” terang Sri Mulyani.
