ASPEK.ID, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangguhkan operasional sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Irma juga menyoroti dugaan praktik tidak sehat di tingkat koordinator wilayah (korwil).
“Saya setuju dan mendukung BGN men-suspend SPPG yang mengurangi manfaat, bukan itu saja, saya juga mendukung BGN men-suspend SPPG yang tidak memiliki IPAL dan tidak sesuai standar,” kata Irma, Minggu (26/4).
Irma menilai penindakan terhadap SPPG yang bermasalah belum cukup. Ia meminta BGN turut menindak tegas para korwil yang diduga “bermain mata” dan melindungi dapur MBG yang tidak memenuhi standar.
“Saya minta BGN untuk memberhentikan korwil BGN yang main-main dengan SPPG, melindungi SPPG yang tidak berkualitas tapi mau nyogok mereka,” ucap dia.
Menurut Irma, praktik semacam itu bukan kasus tunggal. Ia menduga masih banyak korwil yang menjadi penyebab SPPG tidak layak tetap beroperasi.
“Korwil-korwil yang seperti ini banyak dan saya minta BGN tidak hanya beri sanksi tapi pecat jika main-main mata dengan SPPG yang tidak standar, tidak punya IPAL, dan mengurangi manfaat,” tuturnya.
Irma juga mempertanyakan bagaimana SPPG yang tidak memenuhi standar bisa tetap berjalan. Ia menduga ada relasi tidak sehat antara pengelola SPPG dan oknum korwil.
“Pertanyaannya kenapa yang nakal dan tidak sesuai standar bisa operasional? Ya karena main mata dengan korwilnya. Sederhana kan? Maka saya apresiasi BGN yang mulai berbenah dan mensuspend SPPG yang nakal-nakal tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengungkapkan bahwa sekitar 1.700 SPPG telah dihentikan sementara operasionalnya. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan adanya pengurangan porsi dalam pelaksanaan program MBG.
“Ya kalau tidak salah ada 1.700-an SPPG ya yang sudah di-suspend oleh BGN ya untuk diperbaiki. Ya di sini adalah bentuk bagaimana keseriusan BGN untuk mengelola SPPG dengan berkualitas ya seperti spesifikasi standarisasi yang telah ditetapkan,” kata Aris kepada wartawan di acara APPMBGI National Summit, Jakarta Timur, Sabtu (25/4).
BGN disebut akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang disuspend sebelum diizinkan kembali beroperasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas program MBG agar tepat sasaran dan sesuai standar. []
