ASPEK.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta agar menjadikan agar memberikan perhatian khusus terhadap kasus korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan bahwa, penetapan tersangka mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal OJK Fakhri Hilmi hendaknya menjadi peringatan bagi OJK.
“Artinya, itu warning. Memang ada kelemahan (pengawasan) disitu,” kata ST Burhanuddin dikutip dalam keterangannya dalam live streaming di Youtube, Sabtu (6/2).
Selain itu, Jaksa Agung mengatakan bahwa seandainya OJK dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara benar, tentu tidak akan sebanyak itu nilai kerugiannya.
Kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 16,81 triliun tersebut dikatakan ST Burhanuddin cenderung terjadi karena proses pengawasan yang lemah dari OJK.
“Mungkin bocor, tetapi begitu ketahuan kan bisa dicegahnya. Penetapan tersangka dari pihak OJK menjadi bukti memang ada kelemahan disitu,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Fakhri mengetahui penyimpangan harga saham dari Direktorat Pengelolaan Investasi (DPIV) dan tidak ada sanksi tegas yang diberikan.
Padahal dia sudah mendapat laporan dari DPTE dan DPIV, dua badan yang membawahi direktorat pengawasan pasar modal OJK.
Kejaksaan Agung menyebut Fakhri sudah memiliki kesepakatan dengan Erry Firmansyah dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartanto Tirto.
Fakhri ditetapkan jadi tersangka bersamaan dengan 13 perusahaan manager investasi pada Kamis 25 Juni 2020 lalu. Kejagung kemudian juga menetapkan Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa Piter Rasiman sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
