• Latest
  • Trending
Jaksa: Bahasa Chat WhatsApp Nadiem sebelum Menjabat Menteri “Ngeri”

Jaksa: Bahasa Chat WhatsApp Nadiem sebelum Menjabat Menteri “Ngeri”

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

Awas, Pemerintah Kejar Pajak Youtuber

Google Tak Sebut Siapa yang Bayar 19.389 Kanal YouTube yang Ditutup

Untuk Uang Saku Peserta Magang 2027 Disiapkan Rp 5,68 Triliun

Untuk Uang Saku Peserta Magang 2027 Disiapkan Rp 5,68 Triliun

Bank Emas Mau Berdiri, Ini Analisa Pengamat

Alasan Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset

Jokowi: Ada Operasi Politik di Balik Isu Ijazahnya dan Gibran

Jokowi Tanggapi 3 Kader di Kabinet Mundur dari PSI

Forbes Umumkan 10 Orang Terkaya di Dunia 2026

Elon Musk Akui Bodoh Habiskan Rp 9 T Bantu Partai Republik

Mulai Juli, RI-China Gunakan Yuan

BI: Himbara Akan Jadi Bank Kliring Renminbi pada 2027

Rupiah Bangkit di Tengah Gejolak Global, BI Ungkap Kuncinya

BI-Rate Sudah 6 Persen, Namun Rupiah Ambruk ke Rp18.264

7 Jurus OJK Agar Gaji Tidak Numpang Lewat

7 Jurus OJK Agar Gaji Tidak Numpang Lewat

Belanja di Singapura Bisa Pakai QRIS

BI Akan Uji Coba QRIS Cross Border di Hongkong

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Jumat, November 20, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

Jaksa: Bahasa Chat WhatsApp Nadiem sebelum Menjabat Menteri “Ngeri”

by Muhammad Fadhil
Januari 14, 2026
in BERITA TERBARU, HUKUM
Jaksa: Bahasa Chat WhatsApp Nadiem sebelum Menjabat Menteri “Ngeri”

Jaksa menampilkan screenshot chat group WhatsApp Nadiem Anwar Makarim sebelum menjabat Mendikbudristek. Jaksa menyebut bahasa dalam chat yang disampaikan Nadiem itu ngeri.

Screenshot itu ditampilkan saat mantan Plt Kasubdit Fasilitasi Sarana, Prasarana, dan Tata Kelola Direktorat SMP pada Kemendikbudristek, Cepy Lukman Rusdiana, menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1)

Terdakwa dalam sidang ialah Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, serta Ibrahim Arief alias Ibam selaku tenaga konsultan.

BacaJuga

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

Google Tak Sebut Siapa yang Bayar 19.389 Kanal YouTube yang Ditutup

Alasan Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset

Jokowi Tanggapi 3 Kader di Kabinet Mundur dari PSI

Chat itu menampilkan tentang perubahan kebijakan dari Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Cepy membenarkan definisi kedua program itu yang disampaikan jaksa.

“Izin Yang Mulia, saya perlihatkan ada percakapan, di percakapan WhatsApp. Ini perlu saya tanyakan juga di depan majelis, di depan sidang terbuka ini, karena ini ada kebijakan pendidikan yang terungkap di fakta, adanya perubahan dari UNBK ke program AKM. Yang Tadi Saudara jelaskan AKM itu hanyalah perwakilan dari siswa, sedangkan UNBK adalah kompetensi untuk semua pelajar?” tanya jaksa.

“Betul,” jawab Cepy.

Lalu, jaksa membacakan isi chat WhatsApp Group Nadiem sebelum menjadi Mendikbudristek. Ada empat poin dalam chat tersebut.

“Nah, ini ada percakapan grup WA pada saat Nadiem sebelum sebagai Menteri, yang pada intinya kalau saya menggunakan translate juga, bahasa Inggris pakai translate juga. Yaitu ini percakapan 19 September,” ujar jaksa.

Isi chat WhatsApp Group Nadiem itu terkait menyingkirkan manusia dan menggantikannya dengan perangkat lunak. Kemudian, ada juga soal membawa masuk tenaga baru dari luar hingga mengkoordinasikan sekutu eksternal.

“Yang pertama, poin pertama yaitu kalau bahasa Indonesia-nya pakai translate, singkirkan manusia dan gantikan dengan perangkat lunak. Dua, temukan agen perubahan internal dan berdayakan mereka. Ketiga, membawa masuk tenaga baru dari luar. Yang keempat, membangun tim baru di dalam pelayanan untuk mengoordinasikan sekutu eksternal. Wah Ngeri bahasanya ini. Ini percakapan beliau sebelum jadi menteri,” ujar jaksa.

Jaksa kembali mendalami keterangan Cepy terkait perubahan kebijakan UNBK menjadi AKM. Cepy membenarkan adanya perubahan kebijakan tersebut di era kepemimpinan Nadiem.

“Nah, pertanyaan saya. Saya komparasikan percakapan ini dengan yang Saudara ketahui di dalam kementerian. Saudara Cepy, apakah yang Saudara ketahui, pada saat zamannya Pak Nadiem sebagai menteri ada perubahan, saya pertegas, perubahan kebijakan dari penggunaan UNBK yang sudah kompatibel di daerah-daerah 3T berubah menjadi program namanya AKM benar?” tanya jaksa.

“Ya benar,” jawab Cepy.

Sebelumnya, sidang dakwaan Ibam, Mulyatsyah, dan Sri digelar pada Selasa (16/12). Jaksa mendakwa Ibam dkk merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Jaksa mengatakan hasil perhitungan kerugian negara Rp 2,1 triliun ini berasal dari angka kemahalan harga laptop Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 (1,5 triliun).

Kemudian, dari pengadaan CDM yang tidak diperlukan serta tidak bermanfaat sebesar USD 44.054.426 atau sekitar Rp 621.387.678.730 (621 miliar).

“Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 sampai dengan 2022 Nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tanggal 04 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia,” kata Jaksa Roy Riady saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada Program Digitalisasi Pendidikan pada Kemendikbudristek RI Tahun 2019 sampai dengan 2022 sebesar USD 44.054.426 atau setidak-tidaknya sebesar Rp 621.387.678.730,” tambahnya. []

Komentar
Share20Tweet13SendShareShare4Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

  ASPEK.ID, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah memperluas basis penerimaan pajak dengan menyasar sektor...

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

JAKARTA – Arif Budiman mendapat kepercayaan untuk memimpin PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) sebagai Direktur Utama. Penunjukan ini menjadi...

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

  ASPEK.ID, JAKARTA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan 42 jenis komoditas yang masuk dalam klasifikasi mineral...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In