Juru Bicara Kemenkomarves Jodi Mahardi menyebutkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan menjadi pemimpin konsorsium Badan Usaha Milik Negara menggantikan PT WIKA di proyek kereta Cepat Jakarta – Bandung. Hal itu ditegaskan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) setelah disahkannya beleid baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021.
Jodi menuturkan dalam Perpres terbaru No.93/2021, yang merupakan perubahan atas Perpres No.107/2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung mempertimbangkan bahwa BUMN Indonesia yang menjadi sponsor proyek KCIC mengalami kesulitan finansial akibat covid-19.
Untuk menutupi kekurangan setoran modal akan dilakukan dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Beleid tersebut sekaligus mengatur pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI sebagai leading sponsor BUMN Indonesia.
“KAI akan menggantikan peran WIKA sebelumnya sebagai leading sponsor. Selain itu, lanjutnya, KAI akan melakukan setoran modal porsi PTPN VIII dan PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) yang belum disetorkan. PMN terkait kekurangan setoran modal konsorsium BUMN jumlahnya sekitar Rp4,3 triliun. Dengan demikian KAI juga dan mengambil alih porsi saham sebesar yang belum disetorkan oleh PTPN VIII dan Jasa Marga,” ungkap Jodi, Minggu (10/10/2021).
Jodi memaparkan meski terjadinya pergantian sponsor utama, kepemilikan antara BUMN Indonesia (PSBI) dan dari pihak China yakni Beijing Yawan masing-masing 60 persen BUMN Indonesia dan 40 persen.
“Sementara untuk kepemilikan masing-masing BUMN Indonesia di konsorsium Kereta Cepat setelah PMN sedang dilakukan penghitungan finalnya. Nantinya penghitungan ini akan merefleksikan komposisi kepemilikan saham masing-masing BUMN di PSBI,” jelasnya.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko WIKA Ade Wahyu mengatakan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sedang mempelajari kondisi cost overrun atau pembengkakkan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pemerintah berencana menggeser posisi Wika sebagai pemegang saham mayoritas di PSBI dan digantikan KAI. Ade menyampaikan komposisi dan persentase pemegang saham pada PSBI masih belum berubah yakni Wika sebagai lead dengan 38 persen, Jasa Marga sebesar 12 persen, serta KAI dan PTPN VIII masing-masing 25 persen.
Ade mengakui pemerintah berencana menggeser posisi Wika sebagai pemegang saham mayoritas di PSBI dan digantikan KAI.
“Ini akan dilakukan perubahan PP 107/2015 yang sebelumnya Wika jadi lead konsorsium, nanti mungkin akan berubah pindah ke KAI, yang mana nanti juga KAI akan mendapatkan PMN dalam pemenuhan ekuitas untuk kereta cepat,” kata Ade.
Ade menyampaikan proses perubahan pemegang saham mayoritas PSBI masih dikerjakan Kementerian Maritim dan Investasi serta Sekretariat Negara. Ade berharap pembengkakan biaya kereta cepat tidak berdampak pada target penyelesaian proyek.
“Ini diharapkan tidak terdampak karena target sampai saat ini belum direvisi, yang mana operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini diharapkan dapat bisa beroperasi di akhir 2022,” kata Ade.
