• Latest
  • Trending
Kasus Suap Perpajakan, Wajib Pajak dan Ditjen Pajak Masuk Radar KPK

Kasus Suap Perpajakan, Wajib Pajak dan Ditjen Pajak Masuk Radar KPK

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

Awas, Pemerintah Kejar Pajak Youtuber

Google Tak Sebut Siapa yang Bayar 19.389 Kanal YouTube yang Ditutup

Untuk Uang Saku Peserta Magang 2027 Disiapkan Rp 5,68 Triliun

Untuk Uang Saku Peserta Magang 2027 Disiapkan Rp 5,68 Triliun

Bank Emas Mau Berdiri, Ini Analisa Pengamat

Alasan Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset

Jokowi: Ada Operasi Politik di Balik Isu Ijazahnya dan Gibran

Jokowi Tanggapi 3 Kader di Kabinet Mundur dari PSI

Forbes Umumkan 10 Orang Terkaya di Dunia 2026

Elon Musk Akui Bodoh Habiskan Rp 9 T Bantu Partai Republik

Mulai Juli, RI-China Gunakan Yuan

BI: Himbara Akan Jadi Bank Kliring Renminbi pada 2027

Rupiah Bangkit di Tengah Gejolak Global, BI Ungkap Kuncinya

BI-Rate Sudah 6 Persen, Namun Rupiah Ambruk ke Rp18.264

7 Jurus OJK Agar Gaji Tidak Numpang Lewat

7 Jurus OJK Agar Gaji Tidak Numpang Lewat

Belanja di Singapura Bisa Pakai QRIS

BI Akan Uji Coba QRIS Cross Border di Hongkong

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Jumat, November 20, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

Kasus Suap Perpajakan, Wajib Pajak dan Ditjen Pajak Masuk Radar KPK

by Muhammad Fadhil
Januari 14, 2026
in BERITA TERBARU, BERITA UTAMA, HUKUM, NEWS
Kasus Suap Perpajakan, Wajib Pajak dan Ditjen Pajak Masuk Radar KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan sinyal akan mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengaturan nilai pajak. Penyidik mendalami peran aparatur Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan serta sejumlah wajib pajak.

“Dalam perkara ini tentu tidak berhenti di sini saja. Penyidik masih akan melacak dan menelusuri kaitannya dengan peran dari pihak-pihak lainnya, baik pada sisi ditjen pajak maupun pada sisi wajib pajaknya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dilansir dari Metro Tv, Rabu (14/1).

Menurut Budi, penyidik tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga berperan dalam praktik pengurangan nilai pajak secara melawan hukum. Namun, KPK belum mengungkap identitas pihak yang sedang dibidik.

BacaJuga

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

Google Tak Sebut Siapa yang Bayar 19.389 Kanal YouTube yang Ditutup

Untuk Uang Saku Peserta Magang 2027 Disiapkan Rp 5,68 Triliun

Alasan Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset

“Apakah ada pihak-pihak lain yang punya peran penting, dan melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan dugaan suap pengaturan nilai pajak,” ucap Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syifudin (AGS), Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar (ASB), Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).

Abdul dan Edy diduga sebagai pihak pemberi suap. Adapun Dwi, Agus, dan Askob ditetapkan sebagai penerima suap.

Para tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. []

Komentar
Share13Tweet8SendShareShare2Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

  ASPEK.ID, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah memperluas basis penerimaan pajak dengan menyasar sektor...

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

JAKARTA – Arif Budiman mendapat kepercayaan untuk memimpin PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) sebagai Direktur Utama. Penunjukan ini menjadi...

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

  ASPEK.ID, JAKARTA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan 42 jenis komoditas yang masuk dalam klasifikasi mineral...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In