ASPEK. ID, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus mendukung peningkatan teknologi budi daya dalam pengembangan komoditas udang di tambak milik rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan serta memajukan sektor kelautan dan perikanan nasional.
“Peningkatan inovasi teknologi pada tambak rakyat sangat mungkin untuk dilakukan, tentunya dengan tetap mengedepankan kaidah Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB). Selain peningkatan kesejahteraan pembudi daya, proses upgrade (pemutakhiran) teknologi tambak tradisional juga dapat turut mendongkrak produksi udang nasional,” kata Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto dilansir Antara dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (21/12).
KKP mencanangkan target peningkatan nilai ekspor udang sebanyak 250 persen hingga 2024. Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan peningkatan volume produksi udang untuk bahan baku ekspor dari 240 ribu ton pada 2018 menjadi sebesar 578 ribu ton pada 2024.
Menyambut tantangan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, KKP melalui Ditjen Perikanan Budi Daya telah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Udang Nasional untuk memastikan target yang ditetapkan dapat terwujud.
“KKP akan terus membangun kawasan percontohan budi daya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi seperti yang sudah diterapkan di beberapa daerah. Sistem ini memiliki manfaat mengefisienkan input produksi sehingga akan meningkatkan daya saing harga di pasar. Selain itu keunggulan lainnya adalah dapat meminimalisir terjadinya penyakit serta memudahkan dalam manajemen, transfer teknologi dan peningkatan kelembagaan pembudidayaan yang terlibat,” ucap Slamet.
Kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi telah diterapkan di beberapa daerah seperti Desa Paloh? Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Desa Sejoli, Kabupaten Parigi Motutong, Sulawesi Tengah.
Selanjutnya akan dikembangkan di empat Kabupaten wilayah utara yakni Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah), Gorontalo Utara (Gorontalo), Bone Bolango (Gorontalo), dan Bolang Mogondow (Sulawesi Utara) yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, pihaknya Komisi IV DPR RI akan berusaha mendorong sektor perikanan untuk lebih mengedepankan teknologi khususnya dalam bidang perikanan budidaya. “Dengan adanya alih teknologi kepada petambak tradisional, potensi akan termanfaatkan secara maksimal, dan sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat,” ucap Sudin.
KKP memprioritaskan pengembangan budi daya udang dengan sistem kluster yang dinilai juga dapat membuat investasi terhadap komoditas tersebut dapat lebih mudah karena terpusat di satu kawasan.
“Budi daya udang berbasis kluster merupakan bagian upaya KKP dalam mengembangkan prinsip budi daya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan prinsip kluster, pengelolaan budi daya udang dilakukan dalam satu kawasan dengan manajemen teknis dan usaha yang dikelola secara bersama,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
