• Latest
  • Trending
UMKM Terdampak Bencana Sumatera Bakal Dapat Lapak di Marketplace

Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim Pajak Wartel, Tukang Cukur, dan Pijat

Ketua Dewan Pakar Golkar Tegaskan Pengunduran Airlangga Bukan Karena Tekanan Internal

Golkar Bantah Ada Munaslub

Jokowi Sudah Pamer Ijazah di Pengadilan: Akhiri Polemik dan Hormati Proses Hukum

Respons UGM Perihal Jokowi Pamer Ijazah di Pengadilan

Kemendagri:  Kota Besar di Dunia Berlomba  Terapkan TI

Danantara Akan Bangun 12 Daerah Jadi Smart City

Polisi Gerebek Pabrik Uang Palsu Rp 36 M di Tangsel, 4 Orang Ditangkap

Utang Indonesia Rp10.326,93 triliun Utang Instrumen Menutup Defisit APBN

Dirut KAI Bantah KPK Sita Rp 2 Miliar

Dirut KAI Bantah KPK Sita Rp 2 Miliar

Garuda Indonesia Masih Layani Penerbangan Domestik

Garuda Indonesia Kembali Punya Wadirut, Hadiyan Masuk Formasi Baru

Wamen Nezar: Pemerintah Siapkan Regulasi AI yang Lebih Solid

Wamenkomdigi Nezar Patria: 508 Kabupaten/Kota Tak Perlu Bangun Sistem AI Sendiri

Pemerintah Kaji Angkat PPPK Damkar hingga Satpol PP Jadi PNS

Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu Jadi ASN Mulai 2027

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Sesuaikan Operasional

OJK: Utang Paylater Warga di Bank Rp31,5 Triliun

Bulog Raih 4 Penghargaan BUMN Marketeers Award 2020

Bulog & ID FOOD Borong Telur Ayam Senilai Rp30 Miliar

Curi Barang Bukti Emas 1,9 Kg, Pegawai KPK Dipecat

KPK Sita Rp 2 Miliar dari Eks Dirut PT Len Industri

Target 200 Juta Penduduk Punya Buku Bank,  Usia 17 Tahun Otomatis Punya Rekening dan Saldo Rp50 Ribu

Pembukaan 1 Warga 1 Rekening Molor

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Sabtu, November 7, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim Pajak Wartel, Tukang Cukur, dan Pijat

by Aspek
November 3, 2026
in BERITA TERBARU, EKONOMI
UMKM Terdampak Bencana Sumatera Bakal Dapat Lapak di Marketplace

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman. Foto: Kementerian UMKM

ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluruskan pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo terkait rencana pemerintah memajaki tukang cukur dan tukang pijat untuk mendorong pendapatan negara. Maman menegaskan, pemerintah tidak memungut pajak dari pelaku usaha mikro dengan omzet hingga Rp 500 juta per tahun.

Maman menjelaskan, pemerintah bahkan telah memberikan insentif berupa tarif pajak 0 persen bagi pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp 500 juta dalam setahun.

Dengan demikian, usaha kecil seperti pangkas rambut, jasa pijat, hingga warung tegal (warteg) tidak dikenakan pajak apabila omzetnya masih dalam batas tersebut.

“Saya ingin sampaikan begini, kemarin saya lihat juga statementnya pidatonya Pak Hasim juga kayaknya ada yang dipotong,” kata Maman, Selasa (3/11/2026).

BacaJuga

Golkar Bantah Ada Munaslub

Respons UGM Perihal Jokowi Pamer Ijazah di Pengadilan

Danantara Akan Bangun 12 Daerah Jadi Smart City

Utang Indonesia Rp10.326,93 triliun Utang Instrumen Menutup Defisit APBN

Dirut KAI Bantah KPK Sita Rp 2 Miliar

Garuda Indonesia Kembali Punya Wadirut, Hadiyan Masuk Formasi Baru

“Sebetulnya begini, pertama saya mau sampaikan bahwa tidak ada pungutan pajak dan bahkan sudah dikeluarkan insentif pajak bagi mereka yang omset pendapatannya 1 tahun Rp 500 juta. Berarti kurang lebih per bulan 40 juta tuh. Itu tidak dipungut pajak, pajaknya 0 persen,” lanjutnya disadur dari Kompas.

Maman menuturkan ketentuan tersebut berlaku secara nasional, mulai dari Sabang hingga Merauke. Karena itu, pelaku usaha kecil seperti tukang pijat, tukang cukur, dan pemilik warteg tidak perlu khawatir akan dibebani pajak selama omzet tahunannya tidak melampaui Rp 500 juta.

“Artinya ini berlaku di semua dari Sabang sampai Merauke yang omset pendapatannya Rp 500 juta setahun. Itu tidak dipungut pajak 0 persen. Tukang pijit masuk nggak segitu? Lewat nggak dari Rp 500 juta pendapatannya setahun? Nggak. Pangkas rambut? Kira-kira dapet? Nggak. Warteg? Masuk enggak? Enggak,” ujar Maman.

Maman menjelaskan bahwa pelaku usaha dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun hanya dikenakan pajak sebesar 0,5 persen.

Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari insentif yang telah disiapkan pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM.

“Jadi maksud saya jangan juga kita salah tafsirkan. Itu dulu ya satu. Yang kedua, bagi mereka yang omset pendapatannya per tahun Rp 4,8 miliar. Rp 4,8 miliar tuh gede banget loh. Per bulan itu sekitar Rp 500 jutaan per bulan itu. Itu hanya dikenakan pajak 0,5 persen. Clear ya. Sudah ada insentif aturannya,” katanya.

Maman mengatakan, pernyataan Hashim sebenarnya lebih ditujukan kepada pengusaha yang memiliki omzet jauh di atas batas tersebut, tetapi berupaya memanfaatkan fasilitas pajak yang diperuntukkan bagi UMKM.

Ia mencontohkan pengusaha dengan omzet Rp 10 miliar hingga Rp 20 miliar per tahun yang sengaja memecah badan usaha menjadi beberapa perseroan terbatas (PT) agar omzet masing-masing perusahaan tetap berada di bawah Rp 4,8 miliar.

“Jadi ini sebetulnya diperuntukkan bagi teman-teman pengusaha yang memang omsetnya sudah lebih dari itu. Yang 10 miliar, yang Rp 20 miliar,” ucapnya.

 

Komentar
Share59Tweet37SendShareShare10Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

Alhamdulillah, Layanan ATM BSI Kembali Pulih

Menkeu: Transfer Antarbank dan Dompet Digital Bebas PPN

  ASPEK.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan tidak ada kebijakan baru yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara...

YLKI Minta Pembalut Jangan Dipajaki; Negara Harus Kreatif Gali Sumber Pajak

YLKI Minta Pembalut Jangan Dipajaki; Negara Harus Kreatif Gali Sumber Pajak

  ASPEK.ID, JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana meminta pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) atas...

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

DJP Luruskan Pernyataan Hashim Soal PPN Digital, Transfer Uang Tak Kena Pajak

  ASPEK.ID, JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merespons pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai penerapan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In