Jakarta – Peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 yang baru diketahui publik terjadi pada 20 Juni lalu, membuat banyak desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.
Salah satunya datang dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) yang menggalang petisi agar Menkominfo Budi Arie mundur.
Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum mengatakan, petisi tersebut murni dikarenakan kinerja Budi Arie sebagai Menkominfo, bukan karena motif politik.
Dia pun menyoroti sikap Pemerintah yang tidak melayangkan permintaan maaf kepada publik karena kelalaian yang menyebabkan terjadinya peretasan tersebut. Pasalnya, sejumlah layananan publik menjadi terganggu akibat terjadinya peretasan pada pusat data tersebut.
“Jadi bukan (minta maaf) karena lalai dalam pengelolaan. Jadi ini simbolik, kita menarget soal siapa yang sekarang bertanggung jawab paling besar soal PDN ini. Dan kita lihat memang Kementerian Kominfo ya,” kata Nenden dalam diskusi secara daring yang membahas peretasan PDN pada 29 Juni 2024. .
Jokowi juga memastikan bahwa peretasan terhadap sistem pusat data nasional itu sudah dievaluasi secara keseluruhan.
“Semuanya sudah dievaluasi,” ujar Jokowi di Karawang, Jawa Barat pada 3 Juli 2024.
Menurut Kepala Negara, solusi atas peretasan harus segera dicari agar tidak terulang. Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar seluruh data nasional memiliki back-up (penyimpanan cadangan).
“Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back-up semua data nasional kita,” kata Jokowi disadur dari kompas.com.
Jokowi menyebut bahwa serangan terhadap PDN sebenarnya juga terjadi di negara-negara lain. Sehingga bukan hanya di Indonesia saja peretasan dengan menggunakan ransomware terjadi.
