Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak memaksakan target dividen tinggi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Menurutnya, Menteri BUMN harus mengukur kemampuan BUMN tersebut dalam memberikan dividen kepada negara. Dengan begitu, Menteri BUMN tidak memaksakan kehendak dan sekedar tebar pesona dengan menargetkan dividen tinggi, bila ternyata membahayakan keberlangsungan BUMN. Apalagi, kepada PLN yang saat ini diketahui sedang mengalami kesulitan keuangan.
“Menteri BUMN menargetkan total dividen yang dikontrDibusikan BUMN sebesar Rp80,2 triliun pada 2023, terbesar sepanjang sejarah. Dividen PLN sendiri ditargetkan sebesar Rp2,18 triliun. Menurut saya dividen tersebut terlalu besar dan seperti tebar pesona. Kita harus menyampaikan data keuntungan BUMN termasuk PLN tersebut secara lebih proporsional dan real,” ujar Mulyanto, Rabu (10/5/2023).
Politisi Fraksi PKS ini menambahkan pemerintah jangan menyembunyikan fakta di balik angka Rp2,18 triliun yang menjadi target dividen PLN pada 2023 tersebut. Menurutnya, memang terjadi kenaikan laba bersih PLN menjadi sebesar Rp14,4 triliun pada 2022 dari sebelumnya yang sebesar Rp13,17 triliun.
Sebaliknya, net profit margin (laba bersih dibagi pendapatan) PLN masih sekitar 3,3 persen. Jauh di bawah rata-rata net profit margin industri listrik tahun 2022, yang sebesar 7-10 persen. “Selain itu, catatan penting lainnya adalah laba bersih tersebut muncul setelah Pemerintah membayar dana subsidi dan kompensasi listrik, yang pada 2022 mencapai Rp122 triliun.
