ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merestui tujuh strategi yang disiapkan Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Langkah ini diambil menyusul tekanan yang membuat rupiah sempat melemah dalam beberapa hari terakhir.
Persetujuan itu disampaikan usai rapat terbatas bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan tujuh langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (6/5).
Strategi pertama adalah memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik di dalam negeri maupun luar negeri. BI memastikan cadangan devisa masih sangat memadai untuk menjaga stabilitas rupiah.
“Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu,” ujar Perry.
Selanjutnya, BI mendorong masuknya aliran modal asing melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah ini dilakukan untuk menyeimbangkan arus dana yang keluar dari pasar surat berharga negara (SBN) dan saham.
“Kami bersepakat untuk sementara ini SRBI dibuat perlu inflow (aliran masuk) sehingga inflow-nya SRBI bisa mencukupi aliran keluarnya (outflow) SBN (surat berharga negara) dan saham. Itu koordinasi kami dengan Pak Menteri Keuangan sehingga betul-betul menjaga inflow-nya dari portofolio asing itu masih dari awal tahun hingga saat ini (year-to-date) masih terjadi inflow dan itu memperkuat nilai tukar rupiah,” kata Perry.
Strategi ketiga dilakukan lewat koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, termasuk pembelian SBN di pasar sekunder oleh BI.
“Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year-to-date adalah Rp123,1 triliun dan kami akan melakukan koordinasi, termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa beli kembali (buyback) dan segala macam. Koordinasi erat antara fiskal dan moneter,” ujarnya.
BI juga memastikan likuiditas perbankan dan pasar uang tetap longgar sebagai strategi keempat. Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan uang primer yang masih tinggi.
“Kami juga dengan Pak Menteri Keuangan menjaga likuiditas di perbankan dan pasar uang lebih dari cukup, yaitu terindikasi dari pertumbuhan uang primer yang selalu double digit, terakhir itu, pertumbuhan uang primernya adalah 14,1 persen,” jelasnya.
Langkah kelima adalah pembatasan pembelian dolar AS di dalam negeri. BI menurunkan batas pembelian tanpa underlying dari sebelumnya 100.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS per orang per bulan.
“Itu yang kami langsung koordinasi dengan KSSK untuk penguatan-penguatan,” kata Perry.
BI bahkan menyiapkan pengetatan lanjutan menjadi 25.000 dolar AS.
“Kami persiapkan, kami akan turunkan lagi menjadi 25.000 sehingga pembelian dolar sampai dengan atau di atas 25.000 itu harus pakai underlying,” lanjutnya.
Strategi keenam adalah memperkuat intervensi di pasar offshore, termasuk memberi ruang bagi bank domestik untuk bertransaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di luar negeri.
“Kami juga membolehkan bank-bank domestik untuk ikut jualan offshore NDF (non-deliverable forward) di luar negeri sehingga pasokan lebih banyak dan itu akan memperkuat stabilisasi dari nilai tukar rupiah,” jelas Perry.
Terakhir, BI memperketat pengawasan terhadap aktivitas perbankan dan korporasi, khususnya yang memiliki transaksi dolar tinggi. Pengawasan dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolar tinggi, kami kirim pengawas ke sana, koordinasi dengan Bu Frederika Widyasari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga,” kata Perry. []
