ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan perubahan jajaran Dewan Komisaris PT kawasan Berikat Nusantara atau (Persero).
Erick Thohir menunjuk Irjen Pol (P) Drs. Deden Djuhara sebagai Komisaris Utama, menempati jabatan ditempati oleh Irjen Pol (P) Drs. Ngadino S.H M.M sejak 2016.
Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengangkat Erik Satrya Wardhana sebagai Komisaris, menggantikan posisi Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS.
Deden Djuhara semasih aktif di Polri menjabat sebagai Karo Pers Polda Jabar, Widyaiswara Utama Sespim Lembaga Pendidikan Polri dan kemudian Kapolda Maluku (18 April 2017 – 8 Maret 2018). Sebelum pensiun, dia menjabat Asisten Operasi Kapolri (8 Maret 2018 – 22 Januari 2019).
Sedangkan Erik Satrya Wardhana adalah politikus dan pernah menjabat Ketua DPP Partai Hanura serta menjadi Wakil Ketua Komisi VI DPR, dari Fraksi Hanura (2009-2014).
Erik aktif menjadi salah seorang pengurus Partai Golkar pada tahun 1993 sampai dengan 1998. Pada tahun 1997 ia sempat menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tetapi tidak terlalu lama karena adanya reformasi saat itu.
Selain berkiprah dalam dunia politik Erik juga pernah bekerja sebagai pegawai Bank Bukopin yang menjabat sebagai Bank Officer. Dan merupakan seorang peneliti, yang pernah meneliti dan mempelajari mengenai kasus Timor-Timur sebelum masuk dalam lembaga IDI (Institue of Democracy for Indonesia).
Ia vakum dari dunia politik pada tahun 2004 sampai 2006, dan kemudian bergabung dengan Partai Hanura. Pada tahun 2009, Erik mencalonkan diri sebagai calon legislatif Dapil III Jawa Barat.
Dia terpilih menjadi anggota DPR RI di bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan Komisi IV. Ketertarikannya pada bidang pertanian membuatnya sangat kritis terhadap kebijakan yang berlawanan dengan kepentingan rakyat.
“Segenap Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT. KBN (Persero) mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Irjen Pol (P) Drs. Deden Djuhara sebagai Komisaris Utama dan Bapak Erik Satrya Wardhana sebagai Komisaris,” tulis KBN di laman Twitternya, dikutip Kamis (12/8).
Berikut ini adalah susunan manajemen PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang baru:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama – Deden Djuhara
Komisaris – Erik Satrya Wardhana
Komisaris – Adjat Sudradjat
Komisaris – Yuniar Ludfi
Dewan Direksi
Direktur Utama – Alif Abadi
Direktur Keuangan – Ari Henryanto
Direktur Pengembangan – Agus Hendardi
Direktur Operasional – Satrio Witjaksono
Profil KBN
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) adalah perusahaan pengelola kawasan industri yang berkantor pusat di Cilincing, Jakarta Utara. Saham perusahaan ini dimiliki Pemerintah Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta.
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) didirikan berdasarkan PP No. 23 Tahun 1986 yang merupakan hasil penggabungan antara PT Bonded Warehouse Indonesia dan PT Sasana Bhanda.
Bisnis PT KBN adalah mengelola kawasan industri baik yang berstatus kawasan berikat (Export Processing Zone) maupun non berikat.
Pengertian kawasan berikat adalah wilayah tertentu di dalam daerah pabean Indonesia yang merupakan salah satu prasarana penunjang pengembangan ekonomi dengan menggunakan lokasi tersebut untuk meningkatkan industri pengolahan berorientasi ekspor yang mendapat insentif khusus yaitu pembebasan bea masuk dan pungutan negara lainnya.
Fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah kepada investor di KBN bahwa 50% dari hasil produksinya dapat dipasarkan di dalam negeri serta investor asing dapat memiliki saham 100%.
