ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan peraturan baru soal sistem perjanjian jual beli property yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah.
Sebelum melakukan pemasaran, pengembang harus memiliki kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah, perizinan pembangunan perumahan atau rumah susun, dan jaminan atas pembangunan perumahan atau rumah susun dari lembaga penjaminan.
Kemudian, beberapa informasi harus disampaikan kepada masyarakat ketika melakukan pemasaran, seperti nomor surat keterangan rencana kabupaten/kota, nomor sertifikat hak atas tanah, surat dukungan dari bank/bukan bank, dan nomor dan tanggal pengesahan untuk pelaku pembangunan berbadan hukum.
Selain itu, mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan juga harus ada nomor dan tanggal penerbitan izin, rencana tapak perumahan atau rumah susun, dan spesifikasi bangunan atau denah rumah.
Proses PPJB juga baru bisa dilakukan setelah pengembang memenuhi beberapa persyaratan, yakni status kepemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, kepemilikan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan (IMB), ketersediaan prasarana dan sarana, serta bangunan paling sedikit sudah mencapai 20 persen.
Dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR, peraturan baru ini sekaligus mencabut dua beleid sebelumnya, yakni Kepmen 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dan Kepmen 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.
Aturan yang diterbitkan pada 12 Juli 2019 dan diundangkan pada 18 Juli 2019 ini akan menjadi landasan bagi pengembang dalam melakukan pemasaran dan PPJB.
Sistem PPJB yang dimaksud berlaku untuk rumah pribadi, rumah deret dan rumah susun (rusun). Sementara itu pelaku pembangunan dalam sistem PPJB atau pengembang terdiri dari perseorangan dan badan hukum.
