Jokow berharap implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara dan Kartu Kredit Pemerintah dapat membantu UMKM makin berdaya dan menciptakan lebih banyak transaksi. Potensi ekonomi digital Indonesia yang besar, yang diperkirakan mencapai US$130 miliar pada 2030, diharapkan memberi dampak bagi para pelaku UMKM.
“Saya harap QRIS antarnegara dan Kartu Kredit Pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri serta perluasan akses ke pasar internasional,” kata Jokowi dalam Festival Keuangan Ekonomi Digital 2023, Senin (8/5/2023).
Bank Indonesia (BI) baru saja meluncurkan implementasi penggunaan QRIS antarnegara, yaitu antara Indonesia dan Malaysia. Peluncuran dilakukan setelah kedua negara berhasil dalam uji coba (piloting). Implementasi Qris antarnegara dengan Malaysia ini merupakan bagian dari implementasi Asean-5 payment connectivity initiative.
BI bersama dengan empat bank sentral Asean, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT), menandatangani MoU Integrasi Pembayaran Regional Asean-5 pada KTT G20 di bawah Presidensi Indonesia.
Jokowi mengatakan pengembangkan konektivitas pembayaran di kawasan Asean, seperti QRIS antarnegara, mendesak untuk terus diperkuat guna mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan dan menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia pada tahun ini.
“Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah Inovasi dan kepercayaan. Inovasi penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus kembangkan,” kata Jokowi.
Dia mengatakan Indonesia merupakan salah satu pemain utama ekonomi digital di Asia. Jokowi optimistis keuangan digital Tanah Air akan terus bertumbuh.
Dalam kancah dunia, Indonesia menempati peringkat keenam negara dengan jumlah perusahaan rintisan (startup) terbesar di dunia, yang mencapai lebih dari 2.400 startup dan penetrasi internet mencapai 76,8 persen.
Inovasi keuangan digital seperti Kartu Kredit Pemerintah, lanjutnya, juga perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja.
Jokowi meminta kepada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah serta mendukung perluasan Qris antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif.
