Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menggelontorkan dana sebesar Rp24,16 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sejak 2020 hingga Maret 2023.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam periode tersebut pihaknya telah meneken 39 paket pekerjaan. Pihaknya akan mengucurkan dana untuk pembangunan IKN senilai Rp36,72 triliun sampai 2023.
“Jadi 39 paket pekerjaan ini total anggarannya adalah Rp24,16 triliun progresnya adalah 29,87 persen,” kata Basuki kepada wartawan di kompleks DPR RI, Rabu (7/6/2023).
Adapun, tahapan kedua, PUPR akan mempersiapkan proses lelang 37 paket untuk 2023-2024 senilai Rp21,41 triliun.
Maka, berdasarkan perhitungannya, pembangunan IKN akan mengucurkan dana sekitar Rp62,7 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan pada 2020-2024.
Selanjutnya, dukungan dasar infrastruktur IKN TA 2023 sebesar Rp36,72 triliun mencakup infrastruktur sumber daya air (SDA) senilai Rp1,14 triliun, yaitu drainase utama, pengendalian banjir DAS Sangai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Ingake Sungai Sepaku.
Untuk infrastruktur Bina Marga senilai Rp9,72 triliun, seperti jalan kerja logistik KIPP, jalan sumbu kebangsaan sisi timur dan sisi barat, jalan tol IKN, pembangunan jalan lingkar sepaku, jalan akses persemaian Mentawir, dan lainnya.
Sementara itu, untuk Cipta Karya senilai Rp11,58 triliun mencakup penyiapan KIPP I dan II, penataan sumbu kebangsaan I dan II, penataan sumbu tripaja, pembangunan kawasan beranda Nusantara, dan sebagainya
Perumahan senilai Rp4,20 triliun, yaitu untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan pembangunan rusun ASN dan Hankam. Lalu, Bina Konstruksi senilai Rp0,03 triliun, yaitu pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) di IKN, manajemen pengadaan barang.
Lebih lanjut, Basuki menerangkan, tenaga kerja konstruksi di IKN saat ini mencapai 8.000 pekerja di mana 30 persen merupakan tenaga kerja lokal yang telah diberikan pelatihan dan sertifikat tenaga kerja.
