JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih mencatat sejumlah agenda strategis sepanjang sepekan, 6–12 Juli 2026. Berbagai kebijakan yang diumumkan mencakup kerja sama investasi, pengembangan infrastruktur, ketahanan energi, penegakan hukum, hingga penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih.
Berikut rangkuman perkembangan selama sepekan.
Kerja Sama Indonesia–Singapura Bernilai Ratusan Triliun
Pada Senin (6/7), Indonesia dan Singapura menyepakati 26 kerja sama strategis di berbagai sektor.
Salah satu kesepakatan utama adalah pengembangan ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dengan kapasitas hingga 3,4 gigawatt (GW). Pemerintah menyebut proyek tersebut diproyeksikan mampu menarik investasi sekitar Rp855 triliun.
Selain itu, pemerintah memperkirakan kerja sama tersebut berpotensi menghasilkan devisa sekitar Rp97 triliun per tahun serta memberikan penerimaan negara sekitar Rp9,7 triliun setiap tahun apabila seluruh proyek berjalan sesuai rencana.
Indonesia dan India Sepakati 16 Kerja Sama Strategis
Sehari kemudian, Selasa (7/7), Indonesia dan India menyepakati 16 kerja sama strategis.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah rencana pembangunan Biak Space Port di Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang ditargetkan mulai dikembangkan pada 2027.
Pemerintah menilai proyek tersebut berpotensi membuka peluang Indonesia memasuki industri ekonomi antariksa, memperkuat kemampuan pertahanan berbasis ruang angkasa, sekaligus mendukung pengembangan teknologi antariksa yang berkelanjutan.
Restorasi Candi Prambanan Dimulai
Pada Rabu (8/7), pemerintah bersama Pemerintah India memulai program restorasi Candi Prambanan.
Proyek pelestarian salah satu situs warisan dunia UNESCO tersebut ditargetkan selesai pada 2029 sebagai bagian dari kerja sama di bidang kebudayaan dan pelestarian warisan sejarah.
Program Biodiesel B50 Diluncurkan
Kamis (9/7), Presiden Prabowo meluncurkan implementasi program Biodiesel B50.
Melalui program ini, pemerintah menargetkan pengurangan ketergantungan terhadap impor solar dengan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar berbasis minyak sawit dalam negeri.
Pada hari yang sama, Kortas Tipikor Polri juga mengungkap adanya dugaan kepemilikan harta yang dinilai berada di luar kewajaran di kediaman mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum.
Presiden Resmikan Lima Bendungan
Jumat (10/7), Presiden Prabowo meresmikan lima bendungan yang berada di berbagai daerah.
Kelima bendungan tersebut yakni Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali.
Pemerintah menyatakan lima bendungan tersebut diproyeksikan mampu melayani irigasi hingga sekitar 39.000 hektare lahan pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum.
Menurut Presiden, pemerintah tidak akan mundur dalam memberantas korupsi dan memastikan proses hukum dilakukan secara adil tanpa memandang jabatan maupun kekuasaan seseorang.
Eks Jampidsus Ditetapkan Tersangka
Pada Sabtu (11/7), mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Penetapan tersebut diumumkan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan. Hingga kini proses hukum masih terus berlangsung sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ribuan Gerai Koperasi Merah Putih Dibangun
Memperingati Hari Koperasi pada Minggu (12/7), pemerintah melaporkan perkembangan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sebanyak 15.845 gerai dilaporkan telah selesai dibangun. Selain itu, 19.539 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan, sementara 1.061 gerai telah beroperasi melayani masyarakat.
Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui koperasi sebagai pusat distribusi, perdagangan, pembiayaan, dan pelayanan kebutuhan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.
Seluruh agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian kebijakan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto sepanjang pekan kedua Juli 2026 yang mencakup penguatan investasi, pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, pelestarian budaya, penegakan hukum, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.
