Pemerintah Singapura menaikkan pajak properti bagi orang asing hingga 60 persen untuk setiap pembelian hunian di negara tersebut. Langkah Singapura untuk melipatgandakan pajak properti bagi orang asing menandakan bahwa para pembuat kebijakan semakin menyadari lonjakan arus masuk warga asing, khususnya orang kaya asal China. Meskipun tarif yang lebih tinggi tidak mungkin menurunkan harga rumah.
Dilansir dari Bloomberg pada Jumat (28/4/2023), orang asing akan membayar pajak 60 persen untuk setiap pembelian hunian di Singapura. Sementara tarif untuk menggunakan sebuah entitas atau perwalian dinaikkan menjadi 65 persen. Hal itu dilakukan untuk mencegah pengelabuan aturan. Adapun, penduduk tetap dan warga negara yang membeli properti hunian kedua mereka juga akan membayar lebih banyak.
Bea materai pembeli tambahan (ABSD), muncul di atas pajak bertingkat yang sudah ada yang harus dibayar oleh semua pembeli rumah. Kebijakan ini muncul setelah banyak orang China yang sangat kaya pindah ke kota ini dalam beberapa tahun terakhir karena pembatasan pandemi yang ketat.
Aset kantor keluarga di bank-bank Singapura terus meningkat, dan biaya untuk segala hal mulai dari apartemen hingga mobil mewah dan keanggotaan golf melonjak. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran pemerintah akan kesenjangan kekayaan yang semakin lebar. Waktu pengumuman ini juga dilakukan menjelang pemilihan umum Singapura yang akan diadakan pada 2025.
Dengan perumahan sebagai isu hangat, pemerintah menaikkan pajak untuk pembeli properti bernilai tinggi dalam anggaran terbaru. Pada Maret 2023, Singapura meningkatkan ambang batas untuk investor global yang mencari status penduduk tetap dalam upaya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memberi manfaat bagi penduduk setempat.
Harga rumah di Singapura melawan perlambatan global yang telah membuat pasar mendingin dari Hong Kong hingga London. Harga dapat naik sebanyak 5 persen pada 2023 setelah naik 3,2 persen pada kuartal I/2023, menurut Bloomberg Intelligence.
Peraturan baru ini sepertinya tidak akan mempengaruhi pasar massal karena orang asing hanya menyumbang 4,4 persen dari penjualan rumah pribadi di Singapura tahun lalu, menurut PropNex Realty dan data resmi.
“Perubahan kebijakan ini akan mempengaruhi sekitar 10 persen transaksi properti residensial,” tulis pernyataan resmi pemerintah Singapura.
Menteri Pembangunan Nasional Desmond Lee mengatakan peraturan-peraturan ini ditujukan sebagai langkah awal untuk meredam permintaan investasi, tulis Straits Times melaporkan pada Kamis (27/4/2023).
Pemerintah ingin memastikan bahwa angka 10 persen tersebut tidak naik secara signifikan.
“Alih-alih pasar massal, properti-properti dengan harga 6 juta dolar Singapura atau setara dengan Rp66 triliun dan kategori-kategori yang lebih tinggi kemungkinan besar akan terkena dampaknya,” ujar Kepala Riset Oversea-Chinese Banking Corp. Kepala Riset Investasi Carmen Lee dikutip dari bisnis.
