ASPEK.ID, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa Rapat Dewan Gubernur telah mengumumkan stimulus kebijakan dari BI yang ketiga, setelah pertama pada 19 Februari 2020 dan kedua tanggal 2 Maret 2020.
“Kami kemarin juga sudah keluarkan juga stimulus yang ketiga berupa penurunan suku bunga dan 7 langkah lebih lanjut,” ujar Gubernur BI saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Jum’at (20/3).
Langkah-langkah yang telah dan kemudian terus dilakukan oleh BI dalam koordinasi dengan Pemerintah, menurut Perry Warjiyo, adalah sebagai berikut:
Pertama
Menurunkan kembali suku bunga kebijakan Bank Indonesia, dari 25 basis poin menjadi 4,5 yang erarti ini penurunan setelah bulan lalu juga menurunkan 25 basis poin. Ini dimaksudkan, menurut Gubernur BI, agar memberikan kemudahan bagi dunia usaha juga masyarakat untuk bagaimana memudahkan pembiayaan dari perbankan.
“Tentu saja bersama Bapak Ketua OJK kami mendorong dan meminta kalangan perbankan untuk menurunkan suku bunga khususnya suku bunga kredit sehingga bisa mendorong perekonomian lebih lanjut,” imbuhnya.
Kedua
BI terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah dengan melalui intervensi baik di sisi spot pembelian domestic non delivery forward maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.
“Kami terus lakukan seperti ini di tengah-tengah, memang investor global menarik dananya dari seluruh negara, memberikan dolar, termasuk dari Indonesia,” ujarnya.
BI, menurut Perry, akan terus berada di pasar menjaga pasar dan berfungsinya mekanisme pasar melalui triple intervention, yaitu spot domestic non delivery forward dan juga pembelian SBN dari pasar sekunder.
“Sejauh ini pembelian SBN dari pasar sekunder kami sudah melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder Rp163 triliun. Ini yang dilepas oleh investor asing agar bisa memberikan stabilitas di nilai tukar maupun di SBN,” sambungnya.
Bersama Ketua OJK, lanjut Perry, BI juga terus berkoordinasi bagaimana melakukan stabilisasi di pasar saham sehingga semua menumbuhkan stabilitas di pasar keuangan. Oleh karena itu, menurut Gubernur BI, Presiden memberikan arahan supaya seluruh potensi supply yang ada di dalam negeri ini dimobilisasi termasuk juga para eksportir untuk yang selama ini menahan dolarnya agar juga memberikan supply kepada pasar valas.
“Itu komitmen kami akan terus berada di pasar dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Itu yang kedua,” lanjutnya.
Ketiga
BI terus melakukan injeksi likuiditas baik rupiah maupun valuta asing yang tahun ini sudah dilakukan injeksi likuiditas rupiah hampir Rp300 triliun. Bentuknya, sambung Gubernur BI, pembelian SBN dari pasar sekunder sekaligus memberikan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan sebesar Rp163 triliun serta melakukan repo khususnya bagi bank-bank yang kecil belum buku I buku II untuk juga merepokan SBN-nya ke BI yang sejauh ini lebih dari Rp53 triliun telah dilakukan repo.
“Demikian juga awal tahun kami juga sudah menurunkan giro wajib minimum menambah likuiditas sekitar Rp53 triliun, dan nanti 1 April kita juga akan menurunkan GWM lagi 50 basis poin menambah likuiditas rupiah sekitar Rp23 triliun,” tambahnya.
Tambahan likuiditas dalam kondisi seperti ini berfungsinya pasar dan kecukupan likuiditas itu memang sangat penting. Untuk likuiditas valas, BI menurunkan giro wajib minimum valas 4% yang jumlahnya bisa menambah likuiditas valas di pasar uang dan perbankan itu sekitar 3,2 miliar dolar AS sehingga ini yang terus dilakukan, yakni menjaga likuiditas di pasar.
Keempat
BI bersama OJK terus lakukan upaya-upaya agar perbankan bisa melakukan pembiayaan kepada sektor koperasi maupun UMKM sehingga di sisi kebijakan makroprundensial juga telah melakukan kelonggaran-kelonggaran termasuk juga mengarahkan penurunan giro wajib minimum (GWM) agar perbankan terus melakukan pembiayaan di perdagangan, ekspor-impor maupun pembiayaan kepada UMKM.
“Kami juga mendorong kemudian langkah-langkah pelonggaran-pelonggaran di kebijakan makroprudensial yang lain,” urai Gubernur BI.
Kelima
Di bidang sistem pembayaran, BI terus mendukung program-program pemerintah bagaimana penyaluran program bantuan sosial itu bisa dilakukan secara lebih cepat melalui elektronifikasi.
“Bersama pemerintah kami juga menyiapkan elektronifikasi Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, maupun program-program yang akan diluncurkan oleh pemerintah sebagaimana ini disampaikan Pak Menko maupun oleh Bu Menteri Keuangan,” sambungnya.
Komitmen BI, lanjut Perry, agar dalam masa-masa seperti ini elektronifikasi, pembayaran non-tunai itu bisa dijadikan media untuk transaksi pembayaran termasuk mengumumkan untuk kliring retail melalui sistem kliring nasional BI biayanya diturunkan semurah mungkin supaya transaksi pembelian bisa dilakukan.
“Untuk penyediaan uang tunai kami terus lakukan penyediaan uang tunai sesuai kebutuhan masyarakat. Termasuk juga melakukan karantina transfer bank yang kami terima untuk kami karantina kami ganti dengan uang-uang yang baru yang sekaligus itu juga mencegah penyebaran Covid-19 ini,” pungkasnya.
