ASPEK.ID, JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 telah berdampak pada sektor fiskal, moneter, perbankan, dan sektor riil.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai bahwa permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa saat ini terlalu kompleks dan tidak bisa dientaskan melalui kebijakan pelonggaran GWM (Giro Wajib Minimum) yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan pergeseran likuiditas.
“BI harus berperan serta mengambil tanggung jawab dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah perekonomian saat ini. Salah satu masalah utama tersebut adalah Pemerintah sangat membutuhkan dana untuk segera menutup defisit APBN dengan perencanaan capaian baru di kisaran 60-75 persen dari target penerimaan pajak yang baru hasil revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 sebesar Rp 1.254,1 triliun,” kata Misbakhun dalam akun Twitter pribadinya, Kamis (28/5).
Adapun solusi rasional dalam permasalahan tersebut, lanjut politisi Partai Golkar itu, yakni dengan perhitungan yang matang atas semua kebutuhan utang lewat mekanisme pembiayaan, atau penerbitan Surat Utang Negara (SUN).
Pemerintah dapat meminta Bank Indonesia supaya membeli semua SUN yang dicetak pemerintah, atau dengan kata lain adalah Bank Indonesia mengutangi pemerintah. Selain itu, mekanisme pembeliannya juga tidak melibatkan bunga yang tinggi.
“Karena selama ini BI sudah sangat menikmati ‘keuntungan’ begitu besar dari bunga surat utang negara yang sudah mereka beli dari pasar sekunder dengan bunga berbasis mekanisme pasar. BI harus memiliki empati dan seharusnya mau diberi beban penderitaan menolong rakyat pada pundaknya dengan penerbitan zero coupon bond atau bunga 0 persen. Atau bila masih ingin ada bunga dalam penerbitan SUN ini, maksimal bunganya sebesar 0,5 persen,” lanjutnya.
Dengan demikian, pilihan tersebut dinilainya menjadi pilihan yang paling masuk akal sehingga Bank Indonesia sebagai representasi negara dapat hadir di tengah masyarakat.
“Dengan tujuan utama saat ini untuk menanggulangi pandemi Covid-19, khususnya pada anggaran kesehatan dan program jaring pengaman sosial yang membantu rakyat miskin,” tutup legislator dapil Jawa Timur II itu.
