ASPEK.ID, JAKARTA – Direktur Utama Holding BUMN Tambang atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) Orias Petrus Moedak meminta kepastian pengembalian investasi eksplorasi mineral dan batubara (minerba) dalam penugasan pemerintah kepada BUMN.
Dalam kesempatan tersebut, pria kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu juga menyampaikan sejumlah masukan terkait kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan minerba itu.
Untuk diketahui, MIND ID sebelumnya bernama Holding Industri Pertambangan (HIP) yang dibentuk pada 2017 lalu dan PT Inalum (Persero) ditunjuk sebagai induk holding dengan PT Antam, PT Bukit Asam, PT Timah dan PT Freeport Indonesia sebagai anggotanya.
“Soal keberpihakan kepada BUMN, kami berterimakasih atas keberpihakannya. Tetapi kita inginkan juga ada kepastian mengenai pengembalian investasi,” kata Orias dilansir Antara dalam webinar Sosialisasi Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia yang dilaksanakan pada Kamis (11/2).
Orias mencontohkan, dalam penugasan untuk penelitian penyiapan wilayah kerja, misalnya, holding BUMN pertambangan itu menginginkan adanya pengembalian investasi yang wajar.
“Misal kita melakukan penugasan untuk penelitian, penyelidikan, dalam rangka penyiapan wilayah. Saat sudah dapat data-datanya, diserahkan ke kementerian, apabila bukan kami yang lanjutkan, tentu ada pengembalian investasi yang wajarlah dari kegiatan yang awalnya dilakukan itu,” ungkapnya.
Orias juga menyampaikan sejumlah masukan lain, antara lain soal pengaturan pemanfaatan minerba yang sifatnya sekali habis, pemanfaatan di hilir yang harus sebesar-besarnya terjadi di dalam negeri, hingga koordinasi dengan pihak terkait yang saling bersinggungan di lapangan.
“Kebijakan ini bukan untuk diperdebatkan tapi pasti bersinggungan dengan kebijakan lain. Di tempat kami ada juga kegiatan pertambangan yang bersinggungan dengan lingkungan dan pariwisata laut. Ada yang menambang di laut jadi problem. Jadi harus dipikirkan betul,” katanya.
Orias menambahkan, perlu juga diatur lebih rinci kebijakan yang mengatur tahap pengolahan. Hal itu terkait pemanfaatan tailing atau limbah kegiatan penambangan.
“Ada yang bilang, ada (logam) tanah jarang, mungkin ada di sana (tailing). Tapi pemanfaatannya bagaimana kalau dari lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) itu dianggap B3 (bahan berbahaya dan beracun), ya kita mau rambah ke sana juga susah. Ada izin yang menghambat kita masuk ke sana,” katanya.
Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) tengah mensosialisasikan Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia yang telah mengalami penyempurnaan sejak disusun pada 2018 silam.
Orias berharap, Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia dapat memberi dampak dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan dan kegiatan pertambangan di Indonesia.
