ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengaku terharu hingga menangis setelah menyaksikan film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri forum National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Universitas Gadjah Mada.
“Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya,” kata Megawati seperti dikutip dari laman resmi UGM, Senin (25/5).
Dalam pernyataannya, Megawati menyinggung kondisi lingkungan di Indonesia yang dinilainya semakin memprihatinkan, terutama terkait alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.
Ia juga menyoroti keberadaan hukum adat dan tradisi masyarakat lokal yang disebut harus dihormati dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?,” ucap dia.
Megawati turut mengkritik pendekatan pembangunan yang dianggap terlalu menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam. Menurutnya, pola pembangunan semacam itu berpotensi memicu kerusakan lingkungan, menggeser lahan pertanian, hingga mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita dirilis pada 2026 dan diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru. Film tersebut mengangkat kehidupan masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Papua, serta perjuangan mereka mempertahankan hak atas tanah adat.
Salah satu isu yang banyak disorot dalam dokumenter itu ialah proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai sejumlah pihak berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat adat setempat.
Belakangan, pemutaran dan diskusi film Pesta Babi juga menuai polemik di sejumlah daerah. Beberapa agenda nonton bareng dan diskusi dilaporkan dibubarkan.
Di Universitas Mataram, kegiatan diskusi dan nobar disebut dihentikan oleh pihak kampus. Sementara di Universitas Khairun dan kawasan Benteng Oranje, pembubaran dilaporkan melibatkan aparat TNI AD.
Selain itu, rumah produksi WatchDoc bersama jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyebut terdapat dugaan penolakan tempat pemutaran hingga pembatalan sepihak terhadap agenda penayangan film tersebut. []
