ASPEK.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid menilai walaupun BUMN mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN ) tetap terbebani dengan sejumlah penugasan dari pemerintah. Menurutnya, perseroan negara akan laba jika melakukan aksi korporasi yang murni bisnis.
“Saya paham betul kalau teman-teman BUMN dikasih kesempatan memilih, mereka lebih setuju dan senang pendekatan bisnis murni, tidak mau melaksanakan PMN penugasan,” katanya saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (8/7/2021).
Nusron menyebut, penugasan pemerintah jangan dibebankan kepada BUMN, melainkan menjadi tanggung jawab kementerian teknis. Nusron menilai tak perlu menjadi investor, melainkan cukup sebagai kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah.
“Ini seharusnya lebih masuk dan lebih simpel seandainya proyek (penugasan) ini dilakukan dalam bentuk pendekatan proyek pemerintah seperti dilakukan Kementerian PUPR atau kementerian lain,” ajaknya.
Dia menilai, BUMN akan lebih menguntungkan dan sehat keuangannya jika tidak menjadi investor dari program penugasan pemerintah.
“Karena ini dipaksa untuk melaksanakan investasi, maka mau tidak mau mereka berdarah-darah, banyak mereka berpuasa. Sebetulnya dari sisi pekerjaan untung, tapi akibat investasi jadi rugi,” jelasnya.
Politikus Golkar itu mengaku mendukung pemberian PMN yang diberikan kepada BUMN untuk menunaikan tugas negara dalam sejumlah pembangunan strategis.
