ASPEK.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ada beberapa hal yang mesti dibereskan terkait implementasi PPKM Darurat pada sektor industri kategori kritikal dan esensial. Pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk mencari solusi.
Hal itu disampaikan Ganjar, usai menghadiri rapat kooordinasi bersama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinves) mengenai PPKM Darurat bidang industri secara virtual di rumah dinasnya, Jumat (14/7/2021).
“Di Jawa tengah, relatif komunikasi kita dengan APINDO bagus. Maka ada beberapa yang mesti kita clearance (izinkan) karena ada data IOMKI ya, (industri) masuk kategori kritikal dan esensial yang mana,” kata Ganjar.
IOMKI adalah Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri yang diberikan pada sebuah perusahaan untuk bisa beroperasi di masa PPKM Darurat.
Ganjar menyebutkan, selama masa penerapan PPKM Darurat, dari total 40 Industri di Jawa Tengah ada 11 industri yang melakukan pelanggaran. Ia mengatakan, pihaknya akan menegur 11 industri pelanggar tersebut agar bisa memperbaiki dan mengikuti aturan yang ada.
“(Pelanggaran) rata-rata karena jumlah (pekerja). Sebagian besar dari industri yang sudah kita sampling kemarin, sudah mengikuti instruksi Mendagri.”
Menurut Ganjar, sebenarnya tidak banyak yang mesti diperbaiki di Jawa Tengah. Pelanggaran paling banyak terjadi disebabkan adanya kebutuhan perusahaan mengejar target produksi. Pasca lonjakan kasus Covid-19 di India, beberapa perusahaan di Jawa Tengah mengalami kenaikan jumlah pesanan yang sangat signifikan.
Ia bisa memahami. Di tengah kelesuan ekonomi dunia, kondisi ini justru adalah anugerah yang harus disyukuri. Menurut Ganjar, yang terpenting adalah hal itu dikomunikasikan dengan pihaknya, sehingga bisa mencari solusinya bersama-sama.
“Umpama (bilang) ‘Pak Ganjar ini lagi ada order banyak setelah kasus India kemarin’, maka banyak yang order ke Indonesia. Lagi payu–payune. Jadi dengan cerita (masalahnya) kita harapkan akan memperbaiki kondisi-kondisi di dalam PPKM darurat ini,” jelas Ganjar.
Terkait masalah itu, Ganjar menawarkan beberapa strategi. Salah satunya adalah dengan adanya penambahan shift.
“Kami mencoba untuk komunikasi dengan para pengelola, agar coba shiftnya yang ditambah. Dengan shift yang ditambah maka yang bekerja itu termenej dengan baik. Baik dari sisi protokol kesehatannya maupun pergerakan-pergerakannya.” ujar Ganjar.
Selain itu, percepatan vaksinasi pada pekerja-pekerja sektor industri, terutama industri yang punya potensi ekspor, juga bisa dilakukan. Dan agar kasus penyebaran Covid-19 di perusahaan bisa ditekan, Ganjar juga mengusulkan perusahaan menyediakan tempat isolasi mandiri bagi karyawan yang terinfeksi.
“Berikutnya lagi kita akan meminta agar mereka juga punya tempat isolasi mandiri dan itu sebenarnya bisa dikerjakan oleh masing-masing perusahaan, sehingga kalau terjadi sesuatu (terinfeksi) bisa dirawat oleh mereka, dan kita (tetap) akan backup,” pungkasnya.
