Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa saat ini banyak faktor yang mempengaruhi pemulihan ekonomi global.
Diantaranya kecepatan vaksinasi, dukungan fiskal dan moneter, hingga gangguan pasokan dan kenaikan harga energi yang memperumit tantangan pemulihan di banyak negara berkembang.
“Pemulihan inklusif akan tergantung pada bagaimana kita akan merancang kebijakan agar tidak ada yang tertinggal,” ungkap Menkeu saat menjadi pembicara kunci pada Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction, and Financing for Development Third Session.
Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, di masa pandemi Covid-19, prioritas pemulihan harus difokuskan pada isu kesehatan, sehingga vaksinasi dan 3T (testing, tracing, treatment) menjadi penting.
Selain itu, pandemi memberikan pelajaran berharga bagi semua negara untuk membangun sistem kesehatan yang efektif dan handal, mengingat virus ini menyebar dari satu negara ke negara lainnya. Diharapkan ke depan pandemi ini bisa terdeteksi lebih awal.
Berikutnya, guna mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah harus memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat miskin dan rentan serta bantuan usaha kepada UMKM.
Jika perlu, perluas dan tingkatkan jaring pengaman sosial. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia memberikan bantuan baik secara tunai maupun berupa subsidi kepada masyarakat.
Menkeu menyampaikan juga bahwa pemulihan berkelanjutan dimaknai dengan ekonomi hijau. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi CO2 dengan merancang sektor energi yang ramah lingkungan, investasi pada energi baru terbarukan, serta memperkenalkan pasar karbon termasuk pajak karbon sebagai instrumen yang bekerja berdasarkan mekanisme pasar.
Oleh karenanya, Menkeu menambahkan peran lembaga multilateral dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama global akan menjadi sangat penting. Kesiapsiagaan menghadapi pandemi pasti membutuhkan kerja sama di tingkat global. Perubahan iklim juga dapat diatasi jika setiap negara memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya keuangan serta teknologi.
“Bagaimana kita akan membangun sumber daya tidak hanya dari pemerintah tetapi juga swasta. Bagaimana kita akan dapat menjalin kerja sama sehingga akses pembiayaan dan sumber daya akan menciptakan keterjangkauan dan transisi yang adil untuk setiap negara,” tutup Menkeu.
