Menanggapi laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Anggota Komisi XI Anis Byarwati menilai pertumbuhan ekonomi triwulan IV secara kumulatif tahun 2021 dianggap jauh dari kata ‘memuaskan’.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa mencapai angka 5 persen karena trend windfall lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya akibat adanya kontraksi.
“Perbandingan ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (year on year), sedangkan secara kumulatif perekonomian Indonesia tahun 2021 hanya tumbuh sebesar 3,69 persen,” tutur Anis dalam keterangan persnya, Sabtu (12/2/2022).
Ia menjelaskan, tren windfall merupakan pajak yang dipungut pemerintah terhadap industri tertentu ketika kondisi ekonomi memungkinkan industri tersebut mengalami keuntungan di atas rata-rata.
“Melihat tren windfall harga barang komoditas terutama CPO dan batu bara dan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yang low base masih terkontraksi sebesar 2,07 persen, seharusnya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka 5 persen,” kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.
Lebih rinci, Anis memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 ditopang oleh belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19 khususnya varian Delta pada pertengahan tahun.
Kemudian, sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan tertinggi, satu di antaranya adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial 10,46 persen. Namun, pada sektor manufaktur dan industri pengolahan belum tumbuh seperti yang diharapkan.
“Terhambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tidak bisa dilepaskan dari lemahnya antisipasi Pemerintah dalam menghadapi varian Delta pada Triwulan III-2021,” ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, pertumbuhan PDB menurut pengeluaran tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa, khususnya barang-barang komoditas pertambangan dan perkebunan sebesar 24,04 persen, diikuti Komponen belanja Pemerintah sebesar 4,17 persen.
Sedangkan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sebesar 3,80 persen, lalu Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,02 persen.
“Rendahnya pertumbuhan belanja Pemerintah dan Konsumsi rumah tangga, menandakan bahwa akselerasi stimulus PEN tidak optimal, hal ini terlihat dari daya serap PEN sepanjang tahun 2021 hanya mencapai 88 persen, itupun ada indikasi mislokasi dana PEN digunakan untuk BUMN sebesar Rp33 triliun” tegas Anis.
Pada tahun 2022, jelas Anis, Indonesia menghadapi tantangan yang pelik. Ancaman inflasi mulai terasa, terutama dari kenaikan harga LPG Non-Subsidi, minyak goreng, serta bahan makanan.
“Inflasi diperkirakan akan menggerus daya beli masyarakat kelas bawah dan menengah. Pada saat yang sama pembukaan lapangan pekerjaan masih belum pulih seperti sebelum terjadinya Covid-19,” imbuh Anis.
Mengingat kondisi tahun 2022 yang akan semakin berat, ia menekankan pemerintah segera mempersiapkan konsolidasi fiskal untuk memasuki defisit anggaran kembali normal di bawah 3 persen dalam APBN 2023. Ruang fiskal yang dimiliki pemerintah akan semakin tertekan akibat dari beban bunga utang yang dikeluarkan semakin besar.
Tidak hanya itu, ia menyayangkan terjadinya kondisi ketidakpastian pandemi sekaligus tidak fokusnya pemerintah mengawal perekonomian nasional yang terlihat dari prioritas membangun Ibu Kota Negara (IKN).
“Beban bunga utang ini semakin makin besar. Praktis ruang fiskal yang dimiliki Pemerintah akan semakin mengecil. Sementara kondisi ketidakpastian global dan domestik akibat serangan Virus Covid-19 varian Omnicorn sedang beranjak naik menuju puncak. Tantangan 2022 jelas semakin berat, sudahlah, pemerintah fokus untuk mengawal perekonomian nasional, ketimbang membangun Ibu Kota Negara yang tidak medesak untuk saat ini,” tutup legislator dapil DKI Jakarta I tersebut.
