Emiten maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk terus meningkatkan kinerjanya. Perusahaan juga diyakini akan mampu mencetak laba hingga 2026.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengungkapkan pendapatan usaha Garuda Indonesia sepanjang 2022 telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021.
Ia menjelaskan, hal tersebut terlihat dari pendapatan usaha sudah lebih besar dari beban usaha. Selain itu, selisih aset dan liabilitas perusahaan juga terpantau semakin menurun.
Perbaikan kinerja ini seiring dengan sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah optimalisasi jaringan rute yang dimiliki.
“Mereka hanya mengoperasikan rute yang menguntungkan dan bersinergi dengan Citilink terkait rute-rute ke depannya,” Rionald, dalam rapat kerja dengan Komisi XI di DPR RI, Kamis (22/9/2022).
Rionald melanjutkan, Garuda telah berhasil mengurangi jumlah pesawat. Ia menuturkan jumlah pesawat dan jenis airframe secara material telah berhasil ditekan.
Garuda berhasil melakukan negosiasi tarif sewa pesawat dan lease terms dengan lessor. Perusahaan juga terus meningkatkan pendapatan dari segmen bisnis kargo dan tambahan (ancillary).
“Kalau melihat kinerja keuangannya, untuk 2022 diharapkan Garuda masih bisa laba walaupun catatan laba disitu adalah karena bagian dari hasil rencana restrukturisasi finansial,” jelas Rionald.
Pemerintah memperkirakan GIAA akan mempu mencatatkan laba operasi hingga 2026. GIAA diprediksi mencatatkan laba US$399 juta pada 2023, US$589 juta pada 2024, US$631 juta pada 2025, dan US$647 juta pada 2026.
Adapun, BUMN GIAA direncanakan mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun dari untuk menyehatkan neraca keuangan perusahaan.
Secara rinci, dana 4,5 triliun akan dialokasikan untuk perawatan restorasi, dan pemenuhan maintenance reserve, sementara Rp3 triliun akan digunakan untuk modal kerja.
“Tambahan PMN Garuda Indonesia akan dicairkan apabila proses PKPU berakhir dengan perjanjian perdamaian dengan kreditur atau homologasi,” kata Rionald.
