Pengurus Kadin Aceh akan terus mengawal proses seleksi calon Dirut Bank Aceh Syariah (BAS) termasuk memastikan proses penjaringan dibuka seluas-luasnya.
“OJK sudah klir, tak ada hambatan untuk dibuka (proses penjaringan) seluas-luasnya. OJK dan kita semua sepakat bahwa Bank Aceh saat ini butuh sosok-sosok extraordinary, sosok-sosok luar biasa untuk kebaikan Bank Aceh ke depan,” tandas Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal mempertegas hasil diskusi di PWI Aceh, Kamis, 27 Oktober 2022.
Seperti diketahui, PWI Aceh menggelar Diskusi Publik: Quo Vadis Bank Aceh Syariah? (Mencari Sosok Direksi yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Dunia Usaha dalam Tatanan Ekonomi Global).
Diskusi itu melibatkan peserta dari kalangan pelaku usaha, aktivis LSM, dan wartawan.
Narasumber diakusi dari Pemerintah Aceh diwakili Kepala Biro Ekonomi Amirullah, SE, M.Si, Ketua DPRA diwakili Sekretaris Komisi III Azhar Abdurrahman, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh Yusri, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh Achris Sarwani, Akademisi Unimal Teuku Kemal Fasya, Ketua Kadin Aceh Muhammad Iqbal, dan Kabag Humas Bank Aceh Syariah Ziad Farhad.
Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin melaporkan, diskusi publik tersebut merupakan lanjutan diskusi terbatas yang dilaksanakan Kadin Aceh dengan PWI beberapa hari sebelumnya.
“Kami sepakat memperluas diskusi dengan melibatkan narasumber dari pemerintah Aceh, DPRA, OJK, BI, akademisi, dan perwakilan Bank Aceh. Semangat kita adalah agar Bank Aceh semakin baik ke depan,” kata Nasir Nurdin.
Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal mengatakan, Bank Aceh adalah miliknya rakyat Aceh sehingga apapun yang terjadi di bank ini harus diketahui oleh masyaraka.
“Diskusi yang kita gelar hari ini karena ada persoalan di Bank Aceh dan persoalan itu harus kita ungkapkan ke publik,” tandas Iqbal.
Iqbal kembali menegaskan pentingnya Bank Aceh mengubah paradigma dalam menjalankan bisnisnya. Agar terjadi perubahan secara signifikan, Bank Aceh harus dikelola oleh orang-orang profesional yang bebas dari berbagai kepentingan yang menyimpang dengan prinsip-prinsip perbankan.
“Terkait proses seleksi calon direksi (khususnya Dirut Bank Aceh), kami minta Pemerintah Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja untuk mengabdi di Aceh, untuk membangun Bank Aceh menjadi lebih baik. Jangan ditutup-tutupi, karena inilah momentum bagi Bank Aceh untuk melakukan perubahan mendasar,” ujar Muhammad Iqbal dibenarkan rekannya sesama pengusaha, Muhammad Mada.
“Kita berkumpul hari ini bukan untuk saling memojokkan. Kita berdiskusi untuk kebaikan ekonomi Aceh termasuk menyuarakan agar Bank Aceh ke depan dikelola oleh orang-orang yang mendukung dunia usaha, bukan sekadar mengelola PNS,” kata Muhammad Mada.
Mengenai calon direksi, diingatkan oleh pria yang akrab disapa Cek Mada ini harus dibuka luar dalam, tidak perlu mempertahankan yang di dalam kalau hanya menjadikan bank ini tidak mampu mendongkrak perekonomian Aceh.
“Kami akan terus mengawal proses seleksi untuk penentuan calon direksi Bank Aceh yang selanjutnya akan diusulkan ke OJK. Kami berharap berbagai tuntutan yang disuarakan pada diskusi di PWI Aceh menjadi perhatian PSP,” demikian Cek Mada.
Kepala OJK Aceh, Yusri menjelaskan, Bank Aceh Syariah merupakan pemain dominan di Aceh selain Bank Syariah Indonesia (BSI). Kedua Bank Umum Syariah ini, menurut Yusri nyaris menguasai seluruh market share di Aceh.
Bedanya, kata Yusri, Bank Aceh Syariah adalah milik pemerintah daerah sehingga tak heran jika ekspektasi masyarakat lebih dominan pada bank ini.
“Bank Aceh Syariah diharap dapat menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Aceh dengan lebih ekspansif menjalankan pembiayaan produktif. Faktanya, itu belum sepenuhnya dilakukan oleh Bank Aceh Syariah,” ungkap Kepala OJK Aceh.
OJK Aceh menilai Bank Aceh Syariah perlu sosok extraordinary. Karenanya, pilihlah orang-orang profesional yang mengerti persoalan dan tahu akan dibawa kemana Bank Aceh Syariah.
“Pilihan ada pada pemegang saham. Karena kondisinya sudah sangat-sangat extraordinary maka sekarang Bank Aceh Syariah membutuhkan sosok extraordinary,” pungkas Kepala OJK Aceh.[]
