Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 74 triliun untuk mendukung pemulihan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi di wilayah Sumatera.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan, besarnya usulan anggaran tersebut berkaitan dengan penambahan program mitigasi bencana, terutama pembangunan sabo dam atau check dam di sejumlah kawasan yang rawan longsor.
“Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp 74 (triliun) lah sebenarnya. Tetapi sesuai aturan kan kita mesti bikin rencana induk yang kita submit ke Kepala Bappenas untuk di-review,” kata Dody dilansir dari Antara, Jumat (16/1).
“Baru kemudian disetujui oleh dewan pengarah semua, baik itu BPK, Menko PMK, dan seterusnya. Setelah semua dewan setuju, baru kemudian kita meminta anggaran kepada Menteri Keuangan,” tambah dia.
Dody menyampaikan, pengajuan tambahan anggaran tersebut saat ini baru mencakup kebutuhan Kementerian PU. Dalam penanganan infrastruktur pascabencana, kementeriannya juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan masih menunggu pengajuan anggaran dari kementerian terkait.
Ia menuturkan, peningkatan kebutuhan anggaran terutama dipicu oleh rencana pembangunan tambahan sabo dam di sejumlah daerah, khususnya di Provinsi Aceh. Peristiwa longsor yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues disebut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan bencana.
“Sebetulnya jalan longsor kemarin di Gayo Lues itu menjadi wakeup alarm bagi saya,” ujarnya.
Menurut Dody, pembangunan sabo dam diperlukan agar aliran air, sedimen, serta material kayu tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi wilayah hilir.
Selain pembangunan sabo dam, Kementerian PU juga menyiapkan penanganan muara Sungai Tamiang melalui kegiatan pengerukan. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuala yang bertugas membuka muara sungai selebar-lebarnya agar aliran air dan lumpur dapat langsung mengalir ke laut.
Satgas Kuala diberikan mandat untuk melakukan penanganan cepat di wilayah hilir dan muara sungai, terutama melalui normalisasi dan pengerukan sedimen guna memperlancar aliran air ke laut serta mengurangi risiko banjir pascabencana.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan kebutuhan awal anggaran pemulihan infrastruktur dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 51,8 triliun.
Estimasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (15/1/2026).
Di luar kebutuhan infrastruktur dasar, pemerintah juga menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp 8,2 triliun untuk pembangunan dan perbaikan rumah warga terdampak bencana. Dana tersebut direncanakan untuk menangani sekitar 238.783 unit rumah yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
