ASPEK.ID, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, menegaskan agenda besar perampingan BUMN sebagai prioritas utama bagi pejabat Eselon I dan II yang baru dilantik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi paling ambisius dalam sejarah pengelolaan BUMN. Pemerintah menargetkan jumlah entitas yang saat ini masih lebih dari 1.000 perusahaan dapat ditekan menjadi hanya sekitar 200 hingga 300 entitas.
“Dalam waktu dekat, kita akan melakukan proses streamlining. Dari lebih 1.000 entitas akan menjadi 200–300 entitas melalui berbagai aksi korporasi seperti merger, divestasi, likuidasi, dan restrukturisasi,” ujar Dony dalam keterangan, Selasa (24/2).
Menurutnya, perampingan bukan sekadar efisiensi administratif, melainkan transformasi menyeluruh untuk mendorong BUMN naik kelas. Reformasi tersebut menyasar pembenahan praktik bisnis agar lebih adaptif, profesional, dan kompetitif di tengah tekanan global.
“Transformasi membutuhkan komitmen, kerja keras, konsistensi, dan pengorbanan. Menjadi pejabat bukan saatnya menikmati jabatan, melainkan saatnya bekerja lebih keras menghadapi tantangan yang semakin besar,” tegasnya.
Dony juga menyoroti pentingnya sinkronisasi peran antara BP BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara). Ia menilai keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam tata kelola ekosistem BUMN.
“BP BUMN dan Danantara seperti satu koin dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Danantara mengelola perusahaan-perusahaan BUMN, sementara BP BUMN menetapkan kebijakan strategis pengelolaan BUMN sesuai amanat undang-undang,” jelasnya.
Selain restrukturisasi korporasi, ia mengingatkan bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam proses transformasi. Transparansi dan akuntabilitas, kata dia, wajib dijaga agar agenda perampingan benar-benar menghadirkan manfaat bagi negara serta publik.
Restrukturisasi ini diperkirakan akan memicu gelombang merger, konsolidasi anak usaha, hingga evaluasi menyeluruh terhadap entitas yang tidak produktif. Pemerintah menargetkan hasil akhirnya adalah BUMN yang lebih ramping, efisien, dan memiliki daya saing global yang lebih kuat. []
