ASPEK.ID, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menyiapkan agenda safari keliling Indonesia bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam agenda tersebut, PSI akan memperkenalkan posisi Jokowi yang disebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.
Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari program politik PSI ke depan. Menurutnya, Jokowi akan ikut turun langsung mendampingi PSI di berbagai daerah.
“Selain program pemenangan bersama PSI, juga terkait dengan Pak Jokowi sudah tidak lagi di PDIP tapi sudah di PSI gitu lho,” kata Bestari Barus saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).
Bestari menilai keterlibatan Jokowi bersama PSI menjadi hal yang wajar. Sebab, menurutnya, Jokowi tidak lagi memiliki agenda pencalonan politik pribadi.
“Ya kalau Pak Jokowi turun apalagi kalau nggak dengan PSI. Mau program apa, kan Pak Jokowi sudah selesai urusan calon mencalonkan,” lanjutnya.
PSI, kata Bestari, kini sedang menyusun roadmap safari nasional tersebut. Nantinya, Jokowi akan ikut dalam agenda keliling Indonesia yang digagas partai berlambang mawar itu.
“(PSI) Bersama dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi itu bagian dari PSI. Sedang kita siapkan roadmap-nya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bestari menyebut status dan posisi Jokowi di PSI akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Pengumuman itu disebut akan dilakukan dalam rangkaian agenda keliling Indonesia.
“Iya nanti diumumkan segera oleh Mas Kaesang (saat keliling) sebagai Ketua Umum. Kan orang pasti nanya ‘nanti sebagai apa?’. Masa jalan sendiri Pak Jokowi? Kan mau jadi presiden lagi kan nggak bisa. Jadi tinggal berjalan untuk sukses PSI,” imbuhnya.
Saat ditanya soal kemungkinan relawan Projo ikut dalam agenda tersebut, Bestari mengaku belum mengetahui detailnya. Ia menegaskan agenda yang sedang disiapkan merupakan program PSI bersama Jokowi.
“Nggak tahu saya (apakah Projo akan ikut). Kalau ada program sama Projo ya terserah aja, kalau ini kan sama PSI. (Keliling Indonesia kapan) belum, nanti dulu, nanti ada saatnya diumumkan tanggal berapa bulan berapanya. Masih konsentrasi untuk suskses ferifikasi faktual KPU. (Bulan Juni ke NTT) nggak tahu kita itu,” katanya. []
