ASPEK.ID, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memasang target ambisius untuk mempercepat elektrifikasi transportasi publik di Ibu Kota. Pemprov DKI menargetkan jumlah bus listrik yang beroperasi di Jakarta mencapai lebih dari 10 ribu unit pada 2030.
Saat ini, armada bus listrik di Jakarta baru berjumlah sekitar 500 unit. Target tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
“Jakarta sendiri saya menargetkan di tahun 2030, yang sekarang ini pada saat saya bicara ini kurang lebih 500 bus elektrik, saya menargetkan di 2030 adalah 10 ribu lebih bus elektrik,” kata Pramono.
Pramono mengatakan elektrifikasi armada transportasi umum menjadi salah satu strategi utama Pemprov DKI untuk menekan emisi gas rumah kaca. Selain memperbanyak bus listrik, Jakarta juga membuka peluang pengembangan bus berbahan bakar hidrogen dan bus hibrida sebagai bagian dari transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan.
“Bukan hanya bus elektrik, tapi juga hidrogen dan juga hibrida, supaya ini memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menurunkan emisi di Jakarta itu bisa bersama-sama dengan Pemerintah DKI Jakarta,” ujarnya.
Pramono mengungkapkan sektor transportasi masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Jakarta. Pada 2024, sektor ini menyumbang sekitar 52 persen dari total emisi langsung di Ibu Kota.
Karena itu, transisi menuju transportasi rendah karbon menjadi bagian dari upaya Jakarta mencapai target net zero emission pada 2050. Dalam jangka menengah, Pemprov DKI menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
“Ini berarti seluruh armada bus di Jakarta akan terelektrifikasi. Jakarta yang benar-benar berkelanjutan membutuhkan sistem transportasi publik yang andal, luas, dan bersih,” jelasnya.
Selain elektrifikasi armada, Pramono juga menyoroti peningkatan penggunaan transportasi publik di Jakarta. Menurutnya, cakupan layanan transportasi umum kini telah mencapai 93 persen wilayah Jakarta.
Ia menyebut tingkat penggunaan transportasi publik juga meningkat menjadi lebih dari 31 persen, dibanding sebelumnya sekitar 23 persen.
“Konektivitas kita sekarang ini sudah 93%, dan sekarang ini orang yang menggunakan atau transportasi yang digunakan secara terus-menerus itu sudah lebih dari 31%, sebelumnya sekitar 23%. Ada peningkatan hampir 14% sebenarnya,” tutur Pramono.
Pramono menilai kenaikan jumlah pengguna transportasi publik dipengaruhi sejumlah kebijakan Pemprov DKI, termasuk pembebasan tarif bagi 15 kelompok masyarakat serta pengembangan layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga.
“Dan ini menunjukkan bahwa keputusan kita untuk membebaskan 15 golongan, kemudian menyambungkan dengan sub-urban area yang kita sebut dengan Transjabodetabek, inilah yang berdampak pada kenaikan yang luar biasa,” imbuhnya. []
