ASPEK.ID, BALI – Presiden Prabowo Subianto melakukan launching sekaligus groundbreaking program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt peak (GWp) di Bali, Selasa (25/8/2026). Program tersebut ditargetkan rampung seluruhnya pada 2029.
Agenda groundbreaking digelar di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pembangunan PLTS 100 GWp merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.
Menurut Prasetyo, program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
“Presiden Prabowo Subianto akan melakukan launching dan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp pada Selasa, 25 Agustus 2026,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
Prabowo telah menginstruksikan agar pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 GWp dipercepat dan dapat diselesaikan pada 2029. Program ini diproyeksikan mampu menciptakan efisiensi biaya listrik hingga Rp 73,9 triliun per tahun.
Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS pada 2026. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menargetkan penghentian operasional pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berkapasitas 13 GW.
Indonesia sendiri memiliki potensi energi surya yang sangat besar, mencapai sekitar 3.294 GWp. Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp.
Pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama memiliki kapasitas 17 GWp, kemudian tahap kedua 18 GWp, dan tahap ketiga 30 GWp.
Selain mengejar kapasitas pembangkit, pemerintah juga terus memperluas akses listrik melalui pembangunan energi baru terbarukan (EBT), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Sepanjang 2025, pemerintah membangun 15 pembangkit EBT yang terdiri atas 12 PLTS dan 3 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Total nilai pembangunan mencapai Rp 103,3 miliar dan telah melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.
Program tersebut berlanjut pada 2026 dengan pembangunan 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah 3T. Pembangkit tersebut ditujukan untuk melayani 4.259 rumah tangga dengan nilai pembangunan Rp 450,2 miliar.
Selain itu, pemerintah membangun tiga lokasi PLTMH untuk melayani 464 rumah tangga dengan nilai Rp 50,4 miliar.
Sementara melalui Program Listrik Desa, pemerintah telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi. Sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu juga telah menerima manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Prasetyo mengatakan pembangunan PLTS 100 GWp tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi. Proyek tersebut juga diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Investasi akan didorong pada sektor pembangkit, baterai, dan jaringan listrik. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan industri solar photovoltaic (PV) dalam negeri serta penciptaan lapangan kerja hijau atau green jobs.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pembangunan sektor ketenagalistrikan diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 760 ribu pekerjaan berpotensi masuk kategori green jobs.
“Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan terus dikawal secara bertahap dan terukur, sejalan dengan komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif di bidang energi,” ujar Prasetyo. []
