ASPEK.ID, JAKARTA – Masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 berpotensi dilarang membeli Pertalite. Pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) lebih tepat sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembatasan Pertalite bagi masyarakat dalam kelompok desil 9 dan 10 masih menunggu kepastian serta validitas data sosial ekonomi.
“Itu (pembatasan pertalite) masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” ujar Bahlil, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah masih melakukan pemeriksaan terhadap ketepatan data pembagian desil masyarakat. Validitas data menjadi penting agar kebijakan pembatasan subsidi tidak salah sasaran ketika nantinya diterapkan. Ia berharap pembagian desil berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat menjadi dasar yang akurat dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi Pertalite.
“Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami,” ujar Bahlil.
Rencana pembatasan subsidi BBM tersebut sebelumnya juga disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan pengendalian subsidi BBM, khususnya Pertalite, dapat dilakukan dengan mengecualikan masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10.
Masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 nantinya diarahkan membeli BBM nonsubsidi. Dengan demikian, subsidi Pertalite dapat lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan.
Purbaya mengatakan rencana pembatasan subsidi BBM untuk desil 10 berpotensi menghemat sekitar 10% dari anggaran subsidi energi. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran subsidi.
Pengendalian subsidi BBM, menurut Purbaya, akan dilakukan secara bertahap. Ia juga menyebut sistem yang dimiliki Pertamina dinilai telah mampu mendukung penerapan pembatasan tersebut. Ia mengatakan bahwa pengendalian subsidi BBM dapat dilakukan dengan tidak diperbolehkannya masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 membeli pertalite.
