ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk memperketat pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir guna mencegah praktik penyelundupan barang ilegal.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama saat dipanggil ke Istana Negara, Selasa (22/9/2026).
“Dipanggil disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Itu aja,” kata Djaka di Istana Negara, Selasa (22/9/2026).
Djaka mengatakan, pengetatan pengawasan terutama diarahkan untuk mencegah masuknya berbagai barang ilegal dan barang yang dilarang. Beberapa di antaranya adalah narkotika serta balpres atau pakaian bekas impor.
“Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang ya,” ujarnya.
Untuk menjalankan instruksi tersebut, Bea Cukai akan memperkuat sarana dan prasarana pengawasan serta meningkatkan kinerja Satuan Tugas Penegakan Hukum Penyelundupan (Satgas Gakkum Lundup).
“Ya strateginya ya pasti nambah, nambah ini, apa namanya, nambah peralatan, kemudian Satgas diperketat, itu saja,” kata Djaka.
Djaka mengatakan pengetatan pengawasan akan dilakukan di sejumlah wilayah yang menjadi jalur rawan penyelundupan, termasuk kawasan Selat Malaka.
Menurut dia, Bea Cukai memiliki pangkalan sarana operasi di sepanjang wilayah laut Selat Malaka yang didukung lebih dari 100 kapal.
“Ya di sepanjang laut Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan. Di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir seratus lebih kapal ya. Nanti kita akan, akan berdayakan semua,” ujarnya.
Meski demikian, Djaka mengatakan optimalisasi seluruh armada tersebut tetap bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Tapi semuanya itu tergantung anggaran yang ada,” kata Djaka.
