ASPEK.ID YOGYAKARTA- Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mendorong pemerintah daerah memanfaatkan komponen layanan kecerdasan artifisial (AI) bersama untuk menghemat anggaran pengembangan teknologi. Melalui pendekatan tersebut, 508 kabupaten dan kota di Indonesia tidak perlu membangun sistem digital serupa secara terpisah.
Nezar menyatakan penggunaan komponen digital yang dapat dipakai lintas wilayah akan menghindarkan pemerintah daerah dari investasi berulang. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dialihkan untuk menyelesaikan persoalan pelayanan publik sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Nezar Patria mencontohkan Estonia yang menerapkan pendekatan integrasi komponen digital, termasuk menyatukan berbagai layanan chatbot agar dapat digunakan secara lebih efisien.
“Di Estonia, mereka melakukan pendekatan yang cukup efisien dengan menyatukan banyak chatbot. Ada 508 daerah di Indonesia. Tidak perlu membangun 508 chatbot sendiri-sendiri. Yang kita butuhkan adalah komponen bersama yang dapat digunakan kembali, seperti layanan bahasa, modul pengaduan, dan standar data, sehingga anggaran daerah dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, bukan mengulang pekerjaan yang sudah ada,” ujar Nezar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (5/11/2026)
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan layanan berbasis AI tanpa harus menanggung seluruh biaya pembangunan sistem dari awal.
Selain penggunaan komponen digital bersama, Nezar mengusulkan pembentukan AI Public Service Lab sebagai wadah kolaborasi antara mahasiswa, dosen, aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha, dan komunitas.
Melalui laboratorium tersebut, berbagai pihak dapat mengidentifikasi persoalan pelayanan publik, merancang solusi berbasis AI, hingga menguji efektivitasnya sebelum diterapkan secara lebih luas.
“Dengan AI Public Service Lab, mereka dapat mengidentifikasi masalah, merancang solusi, melakukan uji coba terbatas atau sandboxing, mengukur dampaknya, kemudian memperluas penerapannya secara terukur,” papar Nezar disadur dari CNBC Indonesia.
Nezar menjelaskan perkembangan AI telah mengubah fungsi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika digitalisasi sebelumnya lebih banyak diarahkan untuk mempercepat proses pelayanan, AI kini juga dapat membantu pemerintah dalam mempertimbangkan pilihan kebijakan dan merancang layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Gelombang AI berbeda dari digitalisasi sebelumnya. Dahulu, teknologi membuat layanan lebih cepat. Sekarang, AI turut membantu pemerintah mempertimbangkan pilihan kebijakan dan merancang layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga,” jelasnya.
