ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah memastikan gejolak geopolitik di Timur Tengah tidak akan langsung mengguncang harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga Pertalite dan Solar Subsidi tetap terkendali meski harga minyak dunia berpotensi melonjak.
Menurut Bahlil, kebijakan harga BBM subsidi sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Artinya, fluktuasi global tidak otomatis diteruskan ke masyarakat pengguna BBM bersubsidi.
“Kalau harga yang disubsidi, yang bensin, pertalite, itu mau naik berapa pun tetap harganya sama. Sebelum ada perubahan dari pemerintah,” ujar Bahlil di kantornya, Jakarta, Selasa (3/3).
Namun, situasinya berbeda untuk BBM non-subsidi. Produk seperti Pertamax dan sejenisnya akan tetap menyesuaikan mekanisme pasar.
“Tetapi kalau untuk non-subsidi, artinya harga pasar, dia akan fluktuasi berdasarkan dinamika harga pasar yang ada, yang sudah terjadi sebelumnya. Kan itu kan sudah terjadi, bukan baru sekarang kan,” ungkapnya.
Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik global memang membuka peluang bertambahnya beban subsidi dalam APBN. Meski begitu, pemerintah memilih menjaga stabilitas harga BBM subsidi guna melindungi daya beli masyarakat, terutama menjelang momentum Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Selain memastikan stabilitas harga, Bahlil juga menyoroti kesiapan pasokan energi nasional. Ia mengklaim stok minyak mentah, BBM, dan LPG saat ini berada di atas ambang batas minimum nasional.
“Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25 sampai 26 hari, enggak lebih dari itu,” tuturnya.
Saat ini, kapasitas cadangan energi nasional memang masih terbatas. Pemerintah pun tengah mendorong pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) baru agar daya tahan energi Indonesia lebih kuat menghadapi gejolak global.
“Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan, karena itu standar internasional,” dia menekankan.
Upaya tersebut dinilai penting mengingat dinamika geopolitik yang sulit diprediksi, terutama di kawasan produsen minyak utama dunia. []
