ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk “menyuntik mati” Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang selama ini bergantung pada bahan bakar solar.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang bersumber dari dalam negeri, seperti tenaga surya dan panas bumi.
Bahlil menjelaskan, kebijakan ini juga berkaitan dengan kondisi geopolitik global yang dinilai penuh ketidakpastian, sehingga Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi nasional dengan memaksimalkan potensi energi domestik.
Menurutnya, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil dengan mempercepat konversi ke energi baru dan terbarukan (EBT).
Ia mengatakan, arahan tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan terbatas terkait perkembangan kerja Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. Dalam rapat tersebut, Bahlil melaporkan langkah-langkah strategis yang tengah disiapkan pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian ESDM telah menggelar rapat perdana yang melibatkan delapan kementerian serta PT PLN (Persero). Pertemuan tersebut membahas percepatan program transisi energi, termasuk penggantian pembangkit listrik berbahan bakar solar dengan pembangkit berbasis energi bersih.
Bahlil yang juga ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menuturkan bahwa PLTD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia akan digantikan secara bertahap dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) maupun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
Namun demikian, penghentian PLTD tidak akan dilakukan secara langsung tanpa pengganti. Pemerintah memastikan pembangunan pembangkit energi terbarukan dilakukan terlebih dahulu agar pasokan listrik tetap terjaga.
“Prinsipnya berjalan paralel. Setelah pembangkit baru beroperasi, barulah PLTD dihentikan,” ujarnya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah juga berencana melakukan penyesuaian terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025–2034.
Dalam dokumen RUPTL yang dirilis pada Juli 2025, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari jumlah tersebut, sekitar 61 persen atau 42,6 GW direncanakan berasal dari pembangkit berbasis energi baru terbarukan.
Tenaga surya menjadi kontributor terbesar dengan target kapasitas mencapai 17,1 GW. Selanjutnya disusul pembangkit listrik tenaga air sebesar 11,7 GW, tenaga angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, serta pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 0,5 GW.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pengembangan sistem penyimpanan energi dengan kapasitas 10,3 GW yang terdiri dari pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6 GW.
Sementara untuk pembangkit berbasis energi fosil, masih direncanakan penambahan kapasitas sekitar 16,6 GW yang terdiri dari pembangkit gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW. []
