ASPEK.ID, AJKARTA – Wali Kota (Walkot) Surakarta Gibran Rakabuming Raka memastikan bahwa pihaknya akan mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk penyandang disabilitas.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia, di Kantor Wali Kota Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (03/06/2021).
“Vaksinasi COVID-19 [bagi penyandang disabilitas] masih kita cicil dan masih berada di angka seratusan tapi ini berjalan terus, kan vaksinasi ini prioritas,” ujarnya.
Selain upaya percepatan vaksinasi, Gibran menambahkan, Pemkot Surakarta juga terus memberi dukungan kepada para penyandang disabilitas. Kota Surakarta juga sudah lama menjadi kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
“Solo itu dulu pernah jadi tuan rumah Turnamen Paralympics di tahun 2011 dan diikuti sebelas negara. Layanan untuk penyandang disabilitas di Solo juga sudah lengkap, seperti keberadaan rumah sakit dan NPC [National Paralympic Committee of Indonesia] di Solo,” tuturnya.
Sementara itu, Stafsus Presiden Angkie Yudistia dalam pertemuan menekankan pentingnya para penyandang disabilitas untuk mendapatkan prioritas dalam vaksinasi COVID-19 serta pemulihan ekonomi mereka pasca pelaksanaan vaksinasi tersebut.
“Saya sampaikan ke Mas Wali [Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka], yang pertama vaksinasi untuk penyandang disabilitas bisa diprioritaskan. Yang kedua, setelah vaksinasi untuk pemulihan kesehatan, bersama-sama kita untuk bangkit secara ekonomi,” ujar Angkie.
Angkie juga menyampaikan harapannya agar Pemkot Surakarta dapat mengimplementasikan berbagai program yang digulirkan pemerintah pusat bagi penyandang disabilitas.
“Saya berharap kepada Pak Wali, teman-teman disabilitas di daerah dapat dirangkul. Bapak Presiden memberikan arahan agar kebijakan-kebijakan yang sudah disahkan dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran dan manfaatnya dapat diterima dengan baik oleh penyandang disabilitas,” ujarnya.
Sepanjang 2019-2020 Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan sejumlah peraturan terkait penyandang disabilitas. Kunjungan kerja yang dilakukan Angkie kali ini merupakan upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas sesuai dengan kebijakan yang ada.
Sebagai informasi, data BPS tahun 2019 mengungkapkan bahwa jumlah penyandang disabilitas Indonesia mencapai sekitar 30 juta jiwa dan 4 juta di antaranya berdomisili di Jawa Tengah.
