ASPEK.ID, JAKARTA – Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra. Keduanya diberi waktu 3 x 24 jam untuk mencabut pernyataan terkait Ketum Partai Golkar Bahlil
“Somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan untuk mencabut pernyataan,” kata Juru Bicara Tim Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain mencabut pernyataannya, Said Didu dan Sri Rajasa diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada Bahlil Lahadalia. Derek menjelaskan, somasi tersebut berkaitan dengan sejumlah narasi yang beredar dan dinilai mengarah kepada Bahlil.
Di antaranya, narasi yang menyebut Ketua Umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan presiden, ikut bertemu dengan para jenderal yang terlibat dalam kasus tersebut tiga jam sebelum penangkapan, serta melakukan kriminalisasi untuk mendapatkan jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Hal tersebut dinilai menggiring opini untuk menyudutkan, menuduh, serta disebut menyerang kehormatan Bahlil secara langsung.
“Di mana pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh fakta maupun bukti apa pun,” katanya.
Ia menyebutkan, konten yang dipersoalkan diunggah melalui kanal YouTube Modeling Forum Keadilan TV dengan judul “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril”.
Selain meminta pencabutan pernyataan dan permohonan maaf, Golkar juga meminta pihak-pihak yang menyebarluaskan konten tersebut menghapus unggahan atau melakukan takedown serta tidak kembali menyebarkannya.
Andi Gani Derek mengatakan, apabila somasi tersebut tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditentukan, pihaknya akan menempuh upaya hukum, termasuk membuat laporan polisi.
“Jadi pada prinsipnya, Partai Golkar dalam mengambil sikap dan keputusan, karena Ketua Umum ini mandataris partai, dan penyerangan ini pada dua posisi, baik pribadinya dan Ketua Umum partai, kita kembalikan kepada Ketua Umum sebagai mandataris Munas. Karena Golkar hari ini berbeda,” jelasnya.
Derek mengungkapkan, tim hukum Golkar sebelumnya berencana langsung membuat laporan polisi terhadap Said Didu dan Sri Rajasa Chandra. Namun, rencana tersebut diubah setelah mempertimbangkan arahan Bahlil selaku pihak yang memberikan kuasa.
“Skenario awalnya kita langsung LP. Tetapi sebagai penerima kuasa, kita juga mempertimbangkan masukan dari klien kami,” kata Derek.
