ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta agar proyek-proyek infrastruktur, dari proyek besar sampai yang kecil, jangan semua diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk anak-anak BUMN dan cucu-cucu BUMN.
Kepala Negara meminta agar pengusaha swasta serta pengusaha lokal diberikan ruang dan kesempatan dalam pembangunan infrastruktur.
“Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pengusaha kecil, dan menengah serta tenaga kerja lokal agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur,” kata Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).
Presiden Jokowi meyakini jika kondisi tersebut tercipta, maka semangat kolaboratif yang ditimbulkan akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di tanah air.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengemukakan, tidak mungkin semua infrastruktur dibiayai oleh APBN. Oleh karena itu, pemerintah menawarkan model pembiayaan creative hybrid financing seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) Pemerintah.
Karena itu, Presiden mengingatkan, ekosistem investasi di seluruh sektor infrastruktur harus segera diperbaiki dan di-reform, sehingga memiliki daya tarik dan daya saing investasi yang semakin baik.
Presiden Jokowi uga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus difokuskan kepada memperlancar konektivitas di sepanjang rantai pasok yang menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri, termasuk di dalamnya UMKM.
“Sehingga infrastruktur yang kita bangun betul-betul memiliki impact pada indeks logistic perform kita, serta memiliki dampak pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor negara kita,” ujar Presiden.
Pemerintah juga dikatakannya akan meneruskan pembangunan modernisasi moda transportasi massal seperti MRT, LRT dan juga kereta cepat, terutama di kota-kota besar, agar keseluruhan dari sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin ramah lingkungan dan terkoneksi secara menyeluruh.
Presiden juga meminta agar dilakukan pembenahan terus-menerus pada manajemen rantai pasok konstruksi mulai dari penyiapan SDM, peralatan material, inovasi teknologi dan juga pendanaan.
Dalam penyiapan material konstruksi, menurut Presiden, saat ini masih terjadi gap antara supply dan demand. Ia menunjuk contoh misalnya kebutuhan aspal sebesar 850 ribu ton baru terpenuhi 70%, kemudian kebutuhan baja 9 juta ton baru terpenuhi 60%.
“Ini artinya kita perlu memperkuat industri pendukung infrastruktur,” kata Presiden Jokowi.
