ASPEK.ID, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp672,9 miliar untuk mempercepat sejumlah program strategis nasional, termasuk program 3 juta rumah, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kementerian ATR-BPN saat ini sedang mengusulkan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dan percepatan RDTR serta revisi RTRW,” ujar Nusron dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (31/3).
Menurut Nusron, dukungan ATR/BPN dalam program 3 juta rumah—yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto—difokuskan pada penerbitan sertifikat tanah dan hak guna bangunan. Langkah ini dinilai krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penerima manfaat.
“Terkait dengan dukungan terhadap program 3 juta rumah, diprioritaskan pada daerah yang tingkat sertifikatnya masih rendah yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, termasuk juga Jakarta ini,” paparnya.
Selain mendukung sektor perumahan, tambahan anggaran juga diarahkan untuk mempercepat penyusunan RDTR dan revisi RTRW yang selama ini menjadi kendala dalam investasi dan pembangunan daerah. []
