ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, menyampaikan telah mengusulkan anggaran untuk stimulus kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dalam rangka penguatan di sektor nelayan tangkap dan nelayan budidaya.
“Kami mengajukan anggaran tambahan untuk Rp1,024 triliun, yang akan diperuntukkan untuk bantuan nelayan Rp413,27 miliar, bantuan pembudidaya Rp406,55 miliar, bantuan pengolah dan pemasar Rp36,07 miliar,” ujar Menteri Edhy saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas), Kamis (28/5).
Lebih lanjut, Edhy juga menjelaskan ada bantuan petambak garam Rp54,1 miliar, pengawasan sumber daya kelautan perikanan untuk mengawasi kapal-kapal penangkap pencuri asing Rp106,48 miliar dan pengawalan atau pengawasan audit internal Rp8 miliar.
Berkaitan dengan bantuan sosial (bansos), Edhy menyampaikan bahwa proses koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Desa PDTT telah berlangsung.
“Nelayan-nelayan yang tidak terjangkau oleh bantuan-bantuan sembako atau bantuan-bantuan sosial lainnya itu, bisa langsung dihubungkan dengan Menteri Sosial maupun Menteri Desa,” ungkap Edhy.
Ia juga menyampaikan bahwa efisiensi dan optimalisasi dilakukan supaya seluruh kegiatan menangkap ikan di laut itu nelayan sudah tidak lagi ada kesulitan terhadap akses masuk ke laut.
“Kemudian pembudidaya kita melakukan bantuan-bantuan untuk benih dan indukan kemudian sarana prasarana berbudidaya,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Edhy juga meminta dengan anggaran di sektor budidaya dan tangkap, serta nelayan juga diminta untuk memproduksi atau untuk mengadakan pengadaan cold storage dari yang besar maupun sampai paling kecil.
“Ini dalam rangka antisipasi manakala penyerapannya masih belum sempurna karena masih beberapa daerah menerapkan PSBB dan sebagainya,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Edhy juga mengimbau kepada Himbara melalui Menteri BUMN bank-bank negara untuk bisa mengucurkan kredit ke sektor ini, salah satunya yaitu budidaya udang.
“Budidaya tambak udang ini banyak masukan dari para pelaku usaha yang melakukan izin pinjam uang ke bank itu masih agunannya bukan tambak udangnya langsung tapi agunannya adalah aset pribadinya,” jelasnya.
Pelaku usaha tersebut, lanjut Edhy, mengusulkan agar tambak udang sebagai agunannya karena secara prinsip punya nilai produksi dan kalau ini bisa dilakukan agak meringankan beban mereka dalam sekarang.
“Kita juga akan mengoptimalkan BLU. Selain KUR yang ada, kita punya yaitu BLU LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) yaitu BLU di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa ada Rp1,026 triliun dan ini akan digunakan untuk memfasilitasi semua permasalahan terhadap sulitnya pemasaran ikan-ikan ini.
“Kenapa kami berani melakukan ini? Karena potensi terhadap kebutuhan ikan di pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu masih sangat tinggi,” jelas Menteri KP.
Dana-dana yang tadi diajukan, menurut Edhy, diharapkan untuk menstimulus semua kegiatan-kegiatan di sektor ini sehingga perikanan dan kelautan bisa survive dan bahkan bisa menjadi andalan ke depannya.
KKP sendiri selain menggunakan anggaran negara, lanjut Edhy, juga menggunakan peran sebagai kementerian untuk menjaring/menggalang dana-dana sosial dari masyarakat, dari internal agar melakukan dorongan gerakan nasional makan nasi ikan.
“Saya pikir ini mudah-mudahan sebagai salah satu hal positif yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka menyelenggarakan ikut mengantisipasi Covid-19 ini,” tambahnya.
“Kita punya celah-celah untuk membangkitkan lapangan kerja, dari sektor milenial maupun dalam sektor yang kolonial kita juga siap tempatnya,” pungkasnya.
