ASPEK.ID, JAKARTA – Malaysia sepertinya terseret ke dalam krisis politik baru usai UMNO menarik dukungan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Tanpa mayoritas di parlemen, pemerintah diyakini akan terpaksa menggelar pemilihan umum.
Usai keluar dari koalisi pemerintah, United Malays National Organisation (UMNO) mendesak PM Muhyiddin Yassin untuk mengundurkan diri dan membuka jalan bagi pemimpin baru.
Sikap tersebut kini dikhawatirkan bakal mempercepat kejatuhan pemerintah di Kuala Lumpur. Namun mengingat wabah corona yang sedang bereskalasi, penyelenggaraan pemilihan umum diyakini belum akan menjadi prioritas utama.
Muhyiddin mengambilalih kekuasaan pada Maret 2000 tanpa melalui pemilu. Nasibnya berbalik arah ketika pemerintahan reformis pemenang pemilu 2018 jatuh akibat kisruh internal.
Partainya, Bersatu, lalu menjalin koalisi dengan UMNO untuk membentuk pemerintahan baru berbekal mayoritas tipis di parlemen.
Ketua Umum UMNO, Ahmad Zahid Hamidi sebagaimana dilansir dari laman DW mengatakan, pemerintahan Muhyiddin gagal menanggulangi dampak pandemi corona.
Dia mengklaim kebijakan yang inkonsisten dan pembatasan sosial setengah hati semakin memperparah kondisi ekonomi.
Zahid mendesak Muhyiddin mengundurkan diri, dan membiarkan tokoh lain mengambilalih posisinya hingga pandemi menyusut dan pemilihan umum bisa diselenggarakan.
“Pengunduran dirinya penting untuk memungkinkan pembentukan pemerintah baru yang stabil dan mengemban mandat mayoritas,” kata dia seusai pertemuan Dewan Agung UMNO di Kuala Lumpur.
Muhyiddin sempat berusaha membujuk rekan koalisinya itu untuk bertahan. Hanya beberapa jam sebelum pertemuan Dewan Agung, dia melantik kader UMNO, Menteri Pertahanan Ismail Sabri, sebagai wakil perdana menteri.
Adapun kader lain, Menteri Luar Negeri Hishamuddin Hussein akan diangkat sebagai menteri senior. Namun pendekatannya itu tidak digubris.
Muhyiddin dinilai berusaha memecah UMNO dengan menominasikan kader UMNO di barisan kedua ke dalam kabinetnya. Media-media lokal mengabarkan, Ismail saat ini memimpin oposisi terhadap rencana Zahid keluar dari koalisi dengan Partai Bersatu.
“Perjanjian politik selama 17 bulan itu kini berakhir. Ada perang terbuka di tubuh UMNO dan kita memiliki pemerintahan yang terlalu lemah dan berusaha bertahan di kekuasaan,” kata Bridget Welsh dari University of Nottingham Malaysia.
Saat ini tidak satu pun koalisi di parlemen mampu menggalang mayoritas. Peluang pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, tetap tipis menyusul penolakan UMNO untuk mendukung pencalonannya.
Awal tahun ini, UMNO sudah mengatakan tidak akan bekerjasama dengan Partai Bersatu dalam pemilu depan. Zahid menuduh Muhyiddin memanfaatkan pandemi corona untuk mempertahankan kekuasaannya.
Januari silam sang perdana menteri menerbitkan dekrit darurat yang sekaligus membekukan parlemen. Langkah itu diduga diambil untuk melindungi pemerintah dari gejolak politik di lembaga legislatif itu.
Setelah mendapat tekanan, termasuk dari kerajaan, Muhyiddin akhirnya bersedia mempercepat pembukaan parlemen pada 26 Juli mendatang, sebelum berakhirnya masa darurat pada 1 Agustus. (DW)
