ASPEK.ID, JAKARTA – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat menuai kritik dari DPR. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai penentuan hari tersebut kurang tepat.
Khozin mengatakan, pemilihan hari Jumat berpotensi dimanfaatkan sebagai celah untuk memperpanjang akhir pekan. Ia khawatir kebijakan ini justru berubah menjadi long weekend bagi ASN.
“Dalam pandangan kami, pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend,” ujar Khozin saat dihubungi, Rabu (1/4).
Meski demikian, ia mengakui pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan skema kerja ASN, termasuk kebijakan WFH. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan secara rutin agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan.
Khozin menegaskan, penerapan WFH seharusnya tetap berorientasi pada tujuan utama, yakni efisiensi energi, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Pastikan, penerapan WFH pada hari Jumat mesti memenuhi target penurunan konsumsi BBM. Di samping itu, produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan kebijakan ini sebagai momentum untuk membenahi sistem transportasi publik serta mengendalikan polusi udara.
Menurutnya, WFH tidak hanya soal fleksibilitas kerja birokrasi, tetapi juga harus berdampak lebih luas terhadap perbaikan lingkungan dan tata kelola transportasi.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga mesti dilakukan. Sekali lagi, momentum ini mesti dimanfaatkan untuk kebaikan bersama,” katanya.
Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN, yang dijadwalkan setiap hari Jumat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi energi di tengah dinamika global.
Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas serta mendorong ASN beralih ke transportasi umum.
Pemerintah memperkirakan kebijakan ini dapat memberikan penghematan signifikan terhadap anggaran negara. Potensi penghematan bahkan disebut mencapai triliunan rupiah.
“Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3). []
