ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan bahwa partisipasi dunia industri diperlukan untuk mengurangi ketidakcocokan antara lulusan sekolah dan kebutuhan pasar kerja.
“Pemerintah harus membuka diri agar industri dapat berpartisipasi dalam peningkatan SDM. Pemerintah juga mendorong industri untuk proaktif salah satunya dengan pemberian insentif,” kata Hanif dilansir dari laman Antara, Senin (14/10/2019).
Disebutkannya, insentif yang dimaksud adalah aturan super deductible tax atau pengurangan pajak di atas 100 persen jika perusahaan tersebut terlibat dalam peningkatan SDM dengan memberikan pelatihan serta vokasi.
Insentif pajak ini juga diberikan guna mempercepat peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam menyongsong revolusi industri keempat.
Hanif yang pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKB itu mengakui, meski pemerintah telah fokus kepada pendidikan vokasi, namun masih banyak tantangan dari waktu ke waktu untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan pasar kerja.
Salah satu masalah dalam ketenagakerjaan adalah 58 persen angkatan kerja yang pendidikannya masih terbatas, hanya lulusan SD atau SMP.
Kementerian Ketenagakerjaan dikatakan juga telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menyesuaikan lulusan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Salah satunya adalah dengan meningkatkan partisipasi pendidikan formal minimal belajar sembilan tahun. Nah pendidikan formal dan vokasi harus sama-sama jalan,” pungkasnya.
Kemnaker: Anies Bikin Gaduh dengan UMP yang Disahkan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai kebijakan Gubernur Anies Baswedan soal menetapkan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta akan timbulkan kegaduhan...
