ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Pemerintah akan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan baku kertas untuk industri media massa mulai Agustus 2020.
Peraturan Menteri Keuangan terkait PPN bahan baku kertas untuk industri media massa tersebut akan dikelaurkan dalam waktu dekat ini.
Dewan Pers dikatakan Sri Mulyani sudah menyampaikan beberapa hal untuk bisa membantu survivalability dari media yang konvensional seperti cetak.
“Untuk PPN bahan baku kertas kita sudah menetapkan bahwa akan ditanggung pemerintah. Jadi mulai Agustus ini PPN- nya ditanggung oleh pemerintah,” kata Sri Mulyani dalam diskusi daring sebagaimana dilansir dari laman Antara di Jakarta, Sabtu. (22/8).
Disebutkannya, pemerintah juga memberikan insentif lain bagi industri media massa baik konvensional maupun digital seperti pengurangan beban listrik dengan menanggung minimum tagihan yang harus dibayar kepada PLN.
Selama ini, industri media massa mempunyai kewajiban untuk membayar minimum tagihan meskipun penggunaan listriknya jauh lebih kecil ketika operasi usaha sedang menurun seperti dalam masa Covid-19.
“Listriknya dikurangi dalam artian membayar sesuai yang dipakai saja. Ini kita terapkan tidak hanya untuk media tapi juga industri bisnis dan sosial,” jelasnya.
Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan untuk penundaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi industri media massa saat ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal itu masih dalam proses penyelesaian.
“PP-nya sedang dalam proses penyelesaian. Semoga dapat ditunda sampai Desember sehingga bisa meringankan,” ujarnya.
Sementara itu di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan ia belum dapat memberikan keputusan mengenai insentif berupa BPJS Kesehatan bagi industri media massa.
Sri Mulyani juga masih enggan memberikan penjelasan secara detil terkait bentuk insentif bagi industri media massa melalui BPJS Kesehatan tersebut.
“Suasana kondisi BPJS Kesehatan sendiri mesti harus diperhatikan jadi saya belum bisa memberikan keputusan untuk hal itu. Nanti akan kita lihat apakah perlu,” katanya.
Kemudian, Sri Mulyani melanjutkan bahwa pemerintah turut menurunkan pajak penghasilan (PPh) menjadi 50 persen untuk pembayaran masanya.
“Kita lakukan ini dalam rangka merespons kebutuhan masing-masing industri yang secara spesifik pasti memiliki kondisi tertentu,” ujarnya.
