ASPEK.ID, JAKARTA – Isu perombakan kabinet kembali mengemuka seiring meningkatnya ketidakpastian global. Namun, Partai Golkar menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, hingga saat ini kinerja Kabinet Merah Putih masih berada dalam jalur yang aman dan terkendali, meski dihadapkan pada dinamika geopolitik internasional.
“Pertama saya sih kalau kembali ya pasti jawabannya standar. Kalau namanya reshuffle kabinet itu kan kewenangan mutlak atau apa namanya, hak prerogatif privilege-nya Pak Presiden, Pak Prabowo, gitu loh. Nah tentu beliau yang paling bisa menilai ya,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4).
Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki pertimbangan paling komprehensif dalam menentukan apakah situasi saat ini membutuhkan langkah evaluasi kabinet, termasuk reshuffle.
“Apakah situasi apa pun yang dihadapi termasuk situasi geopolitik internasional sekarang ini apakah punya dampak terhadap Indonesia sehingga memang harus kemudian diambil langkah-langkah termasuk soal reshuffle. Itu yang paling tahu Pak Prabowo lah,” ujarnya.
Doli juga menilai, sejauh ini respons pemerintah terhadap tekanan global masih cukup solid. Ia mencontohkan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri yang tidak mengalami kenaikan seperti di sejumlah negara lain.
“Tapi kan sejauh ini saya kira, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, ya, ini kan sampai sejauh ini masih terlihat aman, ya,” tambahnya.
Selain energi, ia menyebut ketahanan pasokan BBM dan kondisi pangan nasional juga masih dalam batas aman. Hal ini dinilai sebagai hasil dari langkah antisipatif pemerintah.
“Misalnya, kalau di tempat negara atau negara-negara lain, harga BBM sudah naik, kita tidak, gitu ya. Terus kemudian stok BBM kita, sampai hari ini pemerintah menyatakan masih aman, ya, juga situasi pangan kita juga masih aman, gitu,” ucapnya.
Ia menegaskan, kabinet saat ini cukup adaptif dalam merespons perubahan situasi global, meskipun tetap ada kewaspadaan jika krisis berkepanjangan.
“Nah, jadi artinya, Pak Prabowo dan kabinetnya sejauh ini memang sudah mengambil langkah antisipasi dan kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang apa namanya, cepat bisa menyesuaikan situasi,” kata Doli.
“Walaupun kita khawatir juga, ya, kalau ini terus berlangsung lama, terus-menerus gitu ya kita khawatir juga itu akan berdampak kepada, ya tadi, kalau tadinya kita sekarang tidak naikkan harga, kita tidak mau, ya,” sambungnya.
Di sisi lain, dorongan reshuffle datang dari kalangan akademisi. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai evaluasi kabinet penting dilakukan, terutama dalam menghadapi krisis energi global.
“Di tengah ketidakpastian global, kabinet Prabowo Subianto tak cukup hanya menjalankan tugas yang rutinitas. Para menteri yang hanya menjalankan rutinitas akan terjebak pada beragam persoalan yang muncul,” kata Jamiluddin.
Ia menekankan perlunya pergantian menteri yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan secara efektif.
“Jadi, di saat krisis energi ini seyogyanya Prabowo dapat menilai para menterinya. Menteri yang lemah problem solving sudah saatnya di-reshuffle. Sebab menteri seperti ini hanya menjadi beban bagi Prabowo,” imbuhnya.
Menguatnya wacana reshuffle tak lepas dari tekanan global akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi dan ekonomi, termasuk di Indonesia. []
